Page 580 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Namun demikian, tidak semua provinsi akan mengalami kenaikan UMP 2022. Ada empat provinsi
yang tidak mengalami kenaikan UMP, yakni Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
dan Sulawesi barat. "Empat provinsi nilai upah minimum 2021-nya ternyata lebih tinggi dari
batas atas sehingga upah minimum 2022 ditetapkan sama dengan 2021," paparnya.

Dia menambahkan, kenaikan upah ini menyesuaikan dengan kondisi provinsi, kabupaten, dan
kota masing-masing. Yang pasti, kata dia, Kemenaker mendukung proses penetapan UMP dari
gubernur masing-masing.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, ada beberapa hal yang
patut untuk disorot dalam penentuan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
Pertama, sudut pandang antara para buruh di satu sisi dengan pengusaha dan pemerintah di
sisi lain berbeda secara hukum.

Menurutnya, dari sisi buruh, pihaknya tetap mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan.

Sedangkan dari kalangan pengusaha dan pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Dia mengatakan, argumentasi buruh yang berpegang pada Undang-Undang (UU)
Nomor 13 Tahun 2003 adalah karena UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan maupun PP Nomor
36 Tahun 2021 saat ini sedang dapal proses gugatan dan putusannya belum berkekuatan hukum
tetap (inkracht).

UU Ciptaker, kata Said, juga masih dalam proses gugatan dan persidangan di Mahkamah
Konstitusi. Menurut Said, bagi para buruh dan serikat pekerja, ketika belum ada putusan inkracht
maka UU dan PP itu tidak bisa secara langsung dipergunakan. Artinya, undang-undang atau PP
yang lama yang digunakan. "Tapi pengusaha dan pemerintah ngotot, jalan terus.

Mereka mau menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang dasarnya Undang-Undang Cipta
Kerja, ini kan inkonstitusional dan abal-abal. Jadi selain ditolak oleh kalangan buruh, dasar itu
juga udah inkonstitusional, abal-abal pula," tegas Said saat dihubungi KORAN SINDO, di Jakarta,
Senin (15/11).

Kedua, kata Said, dengan melihat dasar hukum yang dipergunakan oleh pemerintah bersama
pengusaha maka dasar formulasi upah yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan baru-
baru ini ditolak oleh para buruh dan serikat pekerja termasuk KSPI. Ketiga, para buruh dan
serikat pekerja mengusulkan kenaikan UMP untuk 2022 berkisar 7 % hingga 10 %.

Dasar usulan kenaikan itu di antaranya adalah PP Nomor 78 Tahun 2015 serta inflasi dan
pertumbuhan ekonomi kurun September 2020 hingga September 2021. "Kita juga menggunakan
dasar perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) di pasarpasar di 10 provinsi yang kita survei.

Di setiap provinsi, kita ambil lima pasar. 10 provinsi itu kota-kotanya di antaranya adalah Jakarta,
Bandung, Surabaya, Karawang, Tangerang, Batam, dan Makassar. Rata-rata hasil survei itu
muncul angka 7- 10%. Makanya itulah yang kita usulkan. Jadi bukan sekadar kita usul tanpa
dasar," ujarnya.

Kalangan pengusaha berpendapat bahwa formula kenaikan UMP tidak akan bermasalah dan jadi
persoalan rutin setiap tahun apabila sesuai dengan PP Nomor 36.

"Jika penetapan upah minimum ini bisa sesuai dengan PP Nomor 36 tersebut tentunya isu
mengenai pengupahan ini tidak lagi menjadi persoalan yang berulang setiap tahunnya. Kami

579