Page 579 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

upah minimum kali ini. Sehingga federasi pekerja tidak menentukan kenaikan upah berdasarkan
kebutuhan hidup layak (KHL)
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Kita berharap agar pemerintah dan dewan
pengupahan dalam menetapkan UMP berpedoman pada PP No.36 2021 dan mengacu data resmi
dari BPS provinsi menyangkut pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat
penyerapan tenaga kerja dan median upah

Ringkasan

Setiap tahun persoalan upah minimum provinsi (UMP) menjadi isu utama para pemangku
kepentingan terkait. Di sisi pekerja, tuntutan kenaikan UMP menjadi agenda utama. Di lain pihak
seperti pemerintah tidak serta-merta menuruti tuntutan kenaikan upah karena berbagai
pertimbangan. Tahun ini di mana kondisi ekonomi masih dalam tahapan pemulihan ekonomi
akibat dampak pandemi Covid-19, pemerintah tampaknya sangat berhati-hati menetapkan
angka UMP 2022. Kendati demikian, kemarin Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
akhirnya menyatakan bahwa rata-rata penyesuaian atau kenaikan upah minimum tahun depan
sebesar 1,09%.

KENAIKAN UMP HARUS PERTIMBANGKAN KONDISI PANDEMI
Setiap tahun persoalan upah minimum provinsi (UMP) menjadi isu utama para pemangku
kepentingan terkait. Di sisi pekerja, tuntutan kenaikan UMP menjadi agenda utama. Di lain pihak
seperti pemerintah tidak serta-merta menuruti tuntutan kenaikan upah karena berbagai
pertimbangan.
Tahun ini di mana kondisi ekonomi masih dalam tahapan pemulihan ekonomi akibat dampak
pandemi Covid-19, pemerintah tampaknya sangat berhati-hati menetapkan angka UMP 2022.
Kendati demikian, kemarin Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akhirnya menyatakan
bahwa rata-rata penyesuaian atau kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 1,09%.

Kendati demikian, kenaikan UMP di masing-masing daerah tergantung kepada keputusan
gubernur yang menetapkan. Artinya, bisa saja UMP di sebuah provinsi kenaikannya lebih dari
rata-rata yang disebutkan Kemenaker yang keputusannya berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS).

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemenaker
Indah Anggoro Putri mengatakan, kenaikan UMP 2022 sudah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Kenaikan ini sudah dibahas di
Dewan Pengupahan Nasional

"Ini formula bukan dari Kemenaker saja, tetapi kami dengan Dewan Pengupahan Nasional,"
ucapnya dalam konferensi pers virtual kemarin.

Berdasarkan data terkini yang disampaikan Kemenaker, secara nominal UMP terendah berlaku
di Jawa Tengah (Jateng) yakni Rp1.813.011 dan tertinggi di DKI Jakarta sebesar Rp4.453.724.
"Saya bilang tergantung nanti gubernur yang menetapkan. Bukan berarti semua provinsi naik
1,09%. Hati-hati ya memahaminya," ujarnya dalam konferensi virtual, Senin (15/11) seperti
dikutip dari SINDONews.com

578