Page 581 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

berharap semua pihak mengikuti peraturan yang ada,"ujar kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani.
Dia menambahkan, adanya pengaturan penetapan pengupahan yang sah oleh pemerintah dan
sesuai dengan kesepakatan dari para pekerja serta pengusaha, akan membuat permasalahan ini
tidak muncul setiap tahun. "Hubungan industrial jauh lenbih baik, produktif, dan mampu
menciptakan lapangan kerja yang lebih luas," tutur Hariyadi.

Ia pun menambahkan, kenaikan upah harus didasari oleh beberapa hal, seperti tingkat inflasi
yang terjadi di daerah masing-masing. Untuk mengetahui hal tersebut, pihaknya melihat hasil
dari perhitugan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai inflasi yang ada di provinsi masing-masing
berdasarkan year on year.

Selain itu, kata dia, dalam menentukan kenaikan upah harus didasari pertumbuhan ekonomi.
Namun, Apindo juga menunggu hasil dari BPS mengenai produk domestik regional bruto (PDRB)
di masing-masing wilayah. Dengan begitu, penetapan upah minimum tahun depan oleh
pemerintah provinsi akan segera di tentukan.

"Kita berharap BPS dapat merilis segera data tersebut secara terbuka. Sehingga tidak ada pihak
yang berasumsi dalam menentukan kenaikan upah minimum kali ini. Sehingga federasi pekerja
tidak menentukan kenaikan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL)," papar Hariyadi.
Menurutnya, meskipun BPS mencatat pertumbuhan ekonomi nasional saat ini sebesar 3,51% di
kuartal III/2021, namun hal tersebut belum cukup untuk dijadikan faktor menaikkan UMP. "Kita
berharap agar pemerintah dan dewan pengupahan dalam menetapkan UMP berpedoman pada
PP No.36 2021 dan mengacu data resmi dari BPS provinsi menyangkut pertumbuhan ekonomi,
inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah," lanjutnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (FEB UP) Iha Haryani
mengatakan, kalaupun UMP harus naik maka besaran yang optimal sekitar 1-2% sesuai dengan
proyeksi inflasi. Dia berpendapat, kenaikan upah yang terlalu tinggi seperti usulan kalangan
pekerja sekitar 7-10% justru bisa merugikan para pekerja sendiri dan utamanya para pencari
kerja. Karena kesempatan kerja yang terbuka akan semakin sedikit.

ratna purnama/ rina anggraeni/ sabir laluhu/sindonews

580