Page 574 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 574

Judul               Kemenaker: Awas, Perusahaan Beri Upah di Bawah Ketentuan Bisa
                                    Dipidana
                Nama Media          lombokpost.jawapos.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-
                                    bisnis/16/11/2021/kemenaker-awas-perusahaan-beri-upah-di-bawah-
                                    ketentuan-bisa-dipidana/
                Jurnalis            jpg
                Tanggal             2021-11-16 12:36:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Maka tadi saya bilang hati-
              hati. Harus taat hukum

              negative  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker)  Jangan  beralasan  atau
              berdalih karena masih di masa kebangkitan atau pemulihan pandemi Covid-19 lalu jadi tidak taat
              penetapan upah minimum

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Upah minum Provinsi dan
              Kabupaten/ Kota di daerah tersebut ditetapkan lebih tinggi dari upah minum sektoral sebelum 2
              November 2020
              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Mungkin bukan Gubernur yang
              utak-atik, tetapi akan ada Dewan Pengupahan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, bekerjasama untuk
              menghitung  dengan  formula  yang  ada,  lalu  dilaporkan  kepada  Gubernur  untuk  menjadi
              ketetapan UMP atau UMK



              Ringkasan

              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  meminta  agar  perusahaan  dapat  memberikan
              besaran  upah  minimum  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Direktur  Jenderal
              Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja,  Indah  Anggoro  Putri
              menyebut, jika ada perusahaan yang memberikan upah minimum dibawah ketentuan maka akan
              diberikan sanksi pidana.







                                                           573
   569   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579