Page 569 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

10.000. Ada beberapa kabupaten/kota di Jabar yang tidak bisa menaikan UMK, malah kabupaten
tetangga,” ujar Eman, Selasa (16/11/2021).
Menurutnya, dalam surat yang diterbitkan pemerintah tersebut juga dikatakan, bahwa
penetapan upah minimum harus berdasarkan data yang bersumber dari lembaga berwenang di
bidang statistik. Yang mana, merupakan salah satu program strategis nasional yang diatur dalam
PP No 36.

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (3), pemerintah daerah dalam
melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat.

“Di sana juga dikatakan bahwa Pemerintah Tk II wajib mentaati UU,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Marsiana menyampaikan, pihaknya sangat paham
dengan tuntutan para buruh yang menuntut kebutuhan hidup layak.
Untuk itu, penentuan kenaikan upah harus melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri dari
Apindo, BPS, perwakilan buruh, Pemerintah, pakar ekonomi dan masyarakat. Walaupun
sebenarnya penetapan UMK bisa dilakukan tanpa dewan pengupahan.

“Kami pemerintah ingin pendapatan masyarakat tinggi, karena dengan itu maka laju
pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Sebaliknya kalau UMK rendah maka akan berdampak
pada pendapatan perkapita perorang dan dan LPE juga rendah PDRB pendapatan domestik bruto
juga rendah." "Jika demikian maka menandakan bahwa pemerintah tidak berhasil dalam
mengelola pemerintahan dan keuangan. Untuk itu kita kawal bareng proses pengupahan ini,”
jelas Tarsono.

Perihal penolakan PP yang diminta oleh buruh kemarin, menurut Tarsono, Pemerintah Kabupaten
Majalengka tidak mungkin menolak PP. Namun subtansinya pekerja minta kenaikan upah, sudah
dipahami.

“Kita tidak hanya memperhatikan pekerja namun juga pengusaha agar pengusaha nyaman
berinvestasi di Majalengka agar pekerja bisa memiliki pendapatan yang membawa pada
kesejahteraan para pekerjanya,” katanya.

568