Page 571 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Hal tersebut membuat pembahasan soal UMP untuk Sulawesi Selatan sempat berjalan alot. Tidak
ada persamaan pendapat antara serikat pekerja dan pengusaha.
“Sesuai rumus, tidak naik. Dia tetap. Tetapi hasil rapat dengan dewan pengupahan ada
rekomendasikan yang kita berikan ke plt Gubernur,” kata Tautoto, Selasa, 16/11/21.

Ia menjelaskan pengusaha meminta agar UMP tahun depan tidak ada kenaikan. Hal tersebut
mempertimbangkan kondisi perekonomian pada masa pandemi Covid-19 masih dalam tahap
pemulihan.

Pengusaha bahkan meminta ke Plt Gubernur agar menetapkan UMP 2022 menjadi Rp 2.783.289
dengan dasar nilai inflasi tahun 2021 yang mencapai 1,62 persen. Angka ini mengalami
penurunan sekitar Rp400 ribu dari tahun ini jika ditetapkan.

Di satu sisi, serikat pekerja meminta agar UMP tahun berjalan bisa naik hingga 5 persen. Dari
yang sebelumnya Rp 3.165.876 menjadi Rp 3.324.170.

Pertimbangan para pekerja itu berdasarkan pada aturan UU no 11 tahun 2020 tentang cipta
kerja kluster ketenagakerjaan dalam proses gugatan di MK. Kemudian, meningkatkan daya beli
pekerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan tidak semua
perusahaan terdampak Covid-19.

“Jadi itu yang bikin alot karena buruh minta naik, perusahaan minta turun,” bebernya.

Dewan pengupahan kemudian mengeluarkan rekomendasi ke Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman
Sulaiman. Rekomendasi itu mengatur soal batas atas dan batas bawah jika UMP diputuskan
mengalami kenaikan atau penurunan.

Batas atasnya Rp 3.052.039, sementara batas bawahnya Rp 1.526.019. Angka ini seharusnya
ditetapkan pada saat penetapan UMP 2021 lalu.

Batas atas itu didapat dari rata-rata konsumsi per kapita Rp 1.104.097, dikali rata-rata banyaknya
anggota per rumah tangga 3,87 persen, dibagi rata-rata banyaknya anggota yang bekerja yakni
1,4 persen, sehingga hasilnya Rp 3.052.039.

Sementara untuk batas bawah dibagi dua dari rumusan hasil batas atas. Hasilnya Rp 1.526.019.

Alhasil, rapat dewan pengupahan yang dipimpin oleh Prof Rahman menghasilkan bahwa Plt
Gubernur harus menetapkan UMP tahun sebelumnya sama dengan tahun berikutnya. Hal
tersebut sesuai dengan aturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 pasal 27 ayat 4.

“Tapi keputusan ada di pak Plt Gubernur. Dan beliau bilang, UMP ini harus rasional. Tidak
memihak ke pengusaha ataupun buruh. Harus win-win solution,” tukas Tautoto. (*)

570