Page 566 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Ida juga mengklaim bahwa formula upah di PP justru bisa memacu upah minimum di wilayah-
wilayah yang saat ini upahnya relatif rendah. Dengan begitu, upah di wilayah tersebut tidak tenis
berada di batas bawah rata-rata upah nasional.

"Kemudian juga kita terus harus mengendalikan atau menahan laju pertumbuhan upah minimum
di wilayah-wilayah yang capaian upah minimumnya relatif tinggi dibandingkan rata-rata
konsumsi wilayah tersebut," terangnya

Maka dari itu, pemerintah turut membuat batas atas dan batas bawah upah di wilayah yang
bersangkutan. Tapi, formula batas atas dan bawah ini tidak sama dengan aturan yang lama.

Batas atas dan batas bawah kita perkenalkan sekali lagi untuk mengurangi kesenjangan upah
minimum wilayah sehingga terwujudnya keadilan antar wilayah. Jadi nanti kalau yang atas sudah
tinggi naik terus sama antara yang bawah ini naik tapi tidak bisa mengejar, tidak akan pernah
ketemu pada titik yang ideal," tuturnya.

Kemnaker memberi sinyal, upah minimum pada 2022 nanti kemungkinan besar hanya akan naik
rata-rata 1,09 persen.

"Kenaikan Itu, jauh dari harapan buruh yang menuntut kenaikan sampai dengan 10 persen"
tukasnya.

Penetapan UMP pusat ini pun mempengaruhi daerah. Bahkan awal bulan lalu, Gubernur Olly
Dondokambey sudah memastikan jika UMP Sulut 2022 naik 4 persen.
Di sisi lain, Ekonom Sulut Dr Robert menilai undang-undang 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU
Cipta Kerja) dan peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan harus dan akan menjadi acuan dalan perhitungan dan penetapan UMP
2022. ''Dalam peraturan tersebut upah minimum ditetapkan berdasarkan formulasi dari kondisi
ekonomi dan ketenagakerjaan yang meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi,''
ungkapnya.

Dia melanjutkan, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang menjadi indikator ada-lah paritas
daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja. "Untuk penetapan UMP ini gubernur wajib
menetapkan setiap tahun," terangnya. Lanjutnya, jika mengacu pada indikator pertumbuhan
ekonomi dan inflasi maka kenaikan UMP Tahun 2022 belum terlalu signifikan untuk naik "Dimana
secara nasional Tingkat inflasi tahun kalender Januari sampai dengan September 2021 sebesar
0,80 persen sedangkan dari Inflasi, Kota Manado Laju inflasi sampai dengan September 2021
sebesar 1,21 persen," paparnya.

Lanjut dia, kenaikan upah tenaga kerja sesungguhnya akan menekan daya beli yang akan
mendorong konsumsi masyarakat secara umum untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.

'Dalam penetapan UMP tentunya akan diperhadapkan pada dua kepentingan yakni kepentingan
pekerja dan pengusaha yang tentunya dua kepentingan ini harus disatukan agar penetapan UMP
dapat di terima kedua belah pihak, juga dengan mempertimbangkan dengan daya tarik investor
menanamkan dananya di daerah ini," imbuhnya

Akademisi FEB Unima Ini mengatakan, jika harga tenaga kerja mahal dan tidak diikuti dengan
produktivitas bisa menjadi halangan dan pertimbangkan investor sementara jika harga tenaga
kerja mahal di daerah, ini bisa menjadi daya tarik tenaga kerja luar daerah untuk masuk. "Namun
demikian kalaupun UMP naik yang terpenting adalah produktivitas tenaga kerja," jelas dia.

Dia melanjutkan, penetapan UMP jangan terjebak pada apa yang ekonom istilahkan dengan Ilusi
uang atau money illusion dimana sesungguhnya kenaikan nilai nominal upah naik tanpa

565