Page 593 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 593
UMP 2022 DITEKEN GUBSU 21 NOVEMBER
Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 akan diteken 21 November 2021. Gubernur Sumatera
Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menegaskan akan menetapkan dengan seadil-adil-nya untuk
Sumut Bermartabat.
Edy akan menghimpun semua masukan dari para pekerja, akademisi hingga pengusaha untuk
menentukan besaran UMP. Penentuan UMP juga akan melihat dari berbagai aspek, mulai dari
pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain sebagainya.
"Yakinkan Anda semua, bahwa saya akan berbuat adil, demi Tuhan, demi Allah, saya tak ada
melihat kanan dan kiri, saya berbuat netral untuk kesejahteraan rakyat saya, itu cita-cita pada
saat saya bersumpah menjadi Gubernur Sumut," ungkap Edy Rahmayadi saat bertemu dengan
para perwakilan serikat buruh di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin
(15/11).
Hadir di antaranya Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin dan Kepala Kepolisian
Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak.
Edy menyampaikan, semua pihak harus didudukkan untuk menemukan jalan tengah mengenai
penetapan upah. Untuk itu, setelah bertemu dengan pekerja/buruh, gubernur juga akan
mengundang para pengusaha untuk meminta masukan terkait besaran upah.
Pemerintah hadir di tengah-tengah antara pekerja dan pengusaha. Meski sejujurnya, gubernur
sangat ingin menetapkan UMP yang tinggi. "Kalau saya boleh jujur, kalau bisa kalian
(pekerja/buruh) kaya semua," katanya.
Ia juga meminta kepada para pekerja agar memercayainya saat menerapkan UMP 2022. Selama
pandemi, Gubsu telah meminta pengusaha agar tidak melakukan PHK dan lain sebagainya.
Kapolda Sumut RZ Panca Putra yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan. pemerintah
akan mendengarkan semua masukan yang hadir. Menurutnya, tidak ada permasalahan yang
tidak bisa diselesaikan. Kuncinya adalah komunikasi.
"Saya yakin kita berkumpul membahas apa yang jadi harapan dan keinginan pekerja, kalau gaji
teman teman naik saya juga senang. " kata Kapolda.
Sebagai informasi, UMP Sumut tahun 2021 sebesar Rp2.4 juta. Ketua DPD Serikat Pekerja
Nasional Sumut Anggiat Pasaribu mengharapkan agar UMP tahun 2022 naik hingga 16%.
"Sekarang kondisinya (pandemi) sudah mulai normal, kita harap kenaikan upah rata-rata 7-8%
per tahun, karena tahun lalu tidak naik, makanya untuk UMP tahun 2022 kita tuntut naik 16%,
" kata Anggiat.
Sementara itu. Ketua Serikat Buruh Merdeka Indonesia Rintang Berutu berharap Gubsu memberi
perhatian kepada para pekerja, terutama dalam hal kenaikan UMP. "Kami yakin Bapak akan bijak
mengingat nasib buruh (upah) yang tahun lalu tidak naik, kami percayakan Bapak sebagai orang
yang menandatangani agar memberi perhatian pada pekerja," ucapnya.
Tak Naik
Terpisah, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah
Anggoro Putri memaparkan ada empat provinsi yang tidak menaikkan upah minimum tahun
(Bersambung ke hal. S) 2022. Sebab, nilai upah minimum tahun 2021 di empat provinsi itu lebih
tinggi dari Batas Atas upah minimum. Jadi, upah minimum tahun 2022 ditetapkan nilainya sama
dengan upah minimum 2021.
592
