Page 589 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 589
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Pensiun, besaran iuran dievaluasi setiap 3 tahun sekali dengan mempertimbangkan
kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria. Hasil evaluasi
digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8
persen.
"Pertama kali Jaminan Pensiun ini mulai 2015. Tahun 2018 di- review dan disepakati tidak naik
karena pertimbangan dari sisi aktuaria ketahanan dana dan kondisi ekonomi, sehingga diputus
tidak naik, tetap 3 persen. Tiga tahun berikutnya berarti tahun ini," ujar Anggoro dalam rapat
kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan, Senin (15/11/2021).
Untuk itu, pihaknya akan kembali melakukan pembahasan besaran iuran Jaminan Pensiun untuk
melihat kemungkinan apakah besaran iuran bisa mulai dinaikkan.
"Tapi ini masih dalam proses," katanya.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (28/9/2021), Direktur
Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntor
menyampaikan bahwa pembayaran manfaat pensiun dari waktu ke waktu terus tumbuh secara
eksponensial.
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, diproyeksikan mulai 2060 sudah ada persinggungan
antara pembayaran manfaat dengan penerimaan iuran. Saat itu, rasio klaim Jaminan Pensiun
diperkirakan sudah di atas 100 persen.
"Artinya, mulai 2057 sudah terjadi penggunaan hasil investasi untuk digunakan sebagai
pembayaran manfaat pensiun. Bila tidak dilakukan penyesuaian terkait iuran, aset [dana jaminan
sosial pensiun] akan habis 2072. Ini jadi isu besar yang harus kami antisipasi," kata Pram.
588
