Page 603 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

UPAH MINIMUM NAIK RERATA 1,09%

Kenaikan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) pada 2022 sebesar 1,09%. Kementerian
Ketenagakerjaan mengungkapkan angka tersebut diperoleh dengan menggunakan formulasi
penghitungan baru yang mengacu Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker,
Indah Anggoro Putri, mengatakan UMP terendah pada 2022 berada di Jawa Tengah dengan
nominal Rp 1.813.011, dan UMP tertinggi di DKI Jakarta sebesar Rp4.453.724. "Rata-rata
penyesuaian upah minimum [2022] 1,09 persen. Saya tidak bilang bahwa ini upah minimum
provinsi, ini rata-rata penyesuaian upah minimum tahun depan," kata Putri dalam Seminar
Terbuka Proses Penetapan Upah Minimum 2022 secara daring, Senin (15/11).

Putri mengatakan 1,09% merupakan rata-rata kenaikan upah minimum seluruh provinsi.
Keputusan akhir persentase kenaikan akan kembali kepada gubernur setiap provinsi dan
mengacu pada data-data yang diterbitkan BPS. "Penyesuaian upah minimum tergantung
gubernur yang menetapkan, bukan berarti semua provinsi naik 1,09 persen," katanya.

UMP 2022 ditetapkan pada nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah pada wilayah
bersangkutan dengan menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur PP No. 36/2021.
Penyesuaian UMP tidak boleh melampaui batas atas.
Putri mengatakan UMP 2022 di empat provinsi akan sama dengan 2021 karena nilainya telah
melampaui batas atas upah minimum. Keempat provinsi tersebut adalah Sumatra Selatan,
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. [Lihat Grafis]. "Kalau dinaikkan lagi dia
akan makin melambung tidak bagus," katanya.

Penetapan UMP 2022 paling lambat diumumkan gubernur setiap provinsi pada 21 November
2021. Sementara upah minimum kabupaten/kota (UMK) diumumkan paling lambat 30 November
2021.
Kemungkinan Naik

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan jika mengacu kepada pertumbuhan ekonomi
DIY yang mencapai 4%, kemungkinan besar UMP DIY naik. "Kalau tidak salah hitung, kenaikan
UMP kita cukup bagus. Jika mengacu pada rilis pertumbuhan kan lebih dari 4 [persen] ya. Empat
sekian persen untuk triwulan terakhir. Ini saya kira akan membuat UMP-nya meningkat," kata
Aji.

Hanya saja, Aji belum bisa memastikan berapa kenaikan UMP 2022. Aji menyatakan penetapan
UMP akan dilakukan paling lambat 18 November. Sebelum ditetapkan, akan ada rapat yang
digelar Pemda DIY bersama dengan kabupaten dan kota di DIY. "Paling lambat ' penetapannya
kan 21 [hari Minggu]. Sabtu kami libur, ya maksimal Jumat. Sebelumnya kami akan rapat
penetapan Gubernur selambat-lambatnya 18 November," ucap Aji.
Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi, mengungkapkan sebelum mengajukan rekomendasi
kepada Gubernur DIY, jawatannya bersama dengan sejumlah pihak telah menggelar rapat
Dewan Pengupahan, Jumat (12/11).

Hanya saja, Aria enggan membeberkan besaran kenaikan dan besaran UMP yang akan
ditetapkan. "Yang jelas akan diumumkan pekan ini," ujarnya. Sekjen DPD Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan, mengaku walk out saat rapat Dewan
Pengupahan yang digelar di Kantor Disnakertrans DIY. Sebab, penetapan UMP 2022, yang
mengacu pada PP 36/2021 tentang Pengupahan dinilai telah mematikan gerak Dewan
Pengupahan yang telah dibentuk. (JIBI/Bisnts Indonesia)

602