Page 663 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

UMP 2022 terendah adalah Jawa Tengah sebesar Rp 1.813.011. Sedangkan, untuk UM
kabupaten/kota (UMK) tertinggi di Kota Palu. Nilai kenaikannya sebesar Rp 174.840. untuk nilai
kenaikan UMK terendah yakni Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp 277.

Kemudian, dari seluruh provinsi di Indonesia, yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi
adalah Maluku Utara dengan kenaikan 12,76 persen. Sementara, untuk pertumbuhan ekonomi
terendah ialah Bali -5,83 persen. Untuk data inflasi, daerah dengan tingkat inflasi tertinggi adalah
Bangka Belitung sebesar 3,29 persen dan terendah Papua -0,40 persen.

Adapun, untuk UMP 2022 ini akan ditentukan oleh masing-masing gubernur di tiap provinsi paling
lambat 21 November 2021. Sedangkan deadline penetapan UMK pada 30 November 2021. ”Jadi
tidak benar kalau upah minimum ditetapkan oleh Kemenaker,” tegasnya.

Putri menambahkan, UM ini berlaku untuk pekerja yang telah bekerja kurang dari 12 bulan.
Adapun pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, maka besaran upahnya ditetapkan
berdasarkan struktur upah masing-masing perusahaan.
Terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar menilai, kenaikan
UMP yang terlalu kecil bisa berdampak pada daya beli pekerja/buruh. Dikhawatirkan, daya beli
pekerja/buruh bakal semakin tergerus di tengah pandemi Covid-19 yang sudah berjalan lebih
dari 1,5 tahun.
Karenanya, diharapkan para gubernur bisa menetapkan UMP/UMK sesuai dengan kondisi di
wilayahnya. Sebab, para gubernur juga harus memikirkan konsumsi masyarakat di wilayahnya
sehingga daya beli pekerja/buruh pun bisa membaik. ”Yang pada akhirnya akan mendukung
pertumbuhan ekonomi di wilayahnya,” ungkapnya.

Tahun lalu pun, sejumlah gubernur menetapkan UMP/K tidak mengikuti SE Menaker. Salah
satunya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menaikkan UMP 2021 sebesar 5,65
persen atau menjadi Rp 1.868.000. Angka tersebut termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Namun, lanjut dia, bila para gubernur dipaksa mengikuti rumus-rumus di PP No. 36 Tahun 2021
maka bisa dikatakan kewenangan mereka di UU Cipta Kerja dikerdilkan oleh PP no. 36 Tahun
2021. Gubernur hanya sebagai “tukang stempel” saja.

Selain itu, Timboel menilai, jika variabel-variabel yang ada dalam rumus penetapan UMP/K
dianalisis rata-rata konsumsi per kapita cenderung akan turun. Sementara, rata-rata jumlah
anggota keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja setiap tahunnya tidak
berubah secara signifikan. Kondisi ini akan menyebabkan nilai Batas Atas (BA) akan relatif
cenderung turun.

Nilai BA yang relatif turun akan berdampak pada kenaikan UMP/UMK yang berada di bawah nilai
inflasi. Simulasi kenaikan UMP/UMK 2022 yang telah terpublikasi pun menunjukkan kenaikan
UMP/UMK mayoritas di bawah 1 persen. Bahkan, ada pula yang tidak naik karena nilai BA di
bawah nilai UMP/UMK eksisting.

”Sementara nilai inflasi di atas 1 persen. Maka dipastikan daya beli buruh, pekerja dan
keluarganya akan menurun. Upah buruh/pekerja tergerus inflasi,” keluhnya. Kondisi penurunan
daya beli ini, lanjut dia, akan menyumbang pada kondisi penurunan rata-rata konsumsi per
kapita di suatu wilayah. Di mana, data tersebut akan dijadikan data acuan untuk penentuan
UMP/UMK tahun berikutnya. Potensi penurunan rata-rata konsumsi per kapita ini pun akan
dikontribusi oleh penentuan UM bagi pekerja di sektor usaha kecil mikro berdasarkan garis
kemiskinan. ”Kondisi ini yang akan menjadi lingkaran setan bagi perekonomian provinsi maupun
kabupaten dan kota,” ungkapnya. (mia)

662