Page 667 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkap hasil perhitungan penyesuaian nilai
UMP dan UMK 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan perhitungan
BPS, rata-rata penyesuaian UMP senilai 1,09 persen.

UPAH MINIMUM 2022 DIPASTIKAN NAIK

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkap hasil perhitungan penyesuaian nilai
UMP dan UMK 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan perhitungan
BPS, rata-rata penyesuaian UMP senilai 1,09 persen.

"Data Statistik Upah Minimum secara umum ya, upah minimum terendah akan terjadi di Jawa
Tengah Rp1.813.011 dan upah minimum tertinggi akan terjadi di DKI Jakarta Rp4.453.724.
Ratarata penyesuaian upah minimum 1,09 persen. Saya tidak bilang bahwa ini upah minimum
provinsi 2022, ini rata-rata penyesuaian provinsi," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri. la menjawab pertanyaan dari
berbagai pihak yang mempertanyakan apakah kenaikan UMP itu akan naik tahun depan 1,09
persen.

"Saya bilang tergantung nanti Gubernur yang menetapkan. Bukan berarti semua provinsi naik
1,09 persen. Hati-hati ya memahaminya," jelas dia.
Dijelaskan nilai UMP tahun 2022 ditetapkan pada nilai tertentu di antaranya batas atas dan batas
bawah pada wilayah yang bersangkutan dengan menggunakan formula penyesuaian
sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP No 36 Tahun 2021.

"Batas atas upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum tertinggi yang dapat
ditetapkan. Kedua, batas bawah upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum terendah
yang dapat ditetapkan. Ketiga nilai upah minimum tertentu dihitung berdasarkan formula
penyesuaian nilai upah minimum," tuturnya.

"Ini formula bukan dari Kemenaker saja, tetapi kami umumnya dengan Dewan Pengupahan
nasional," katanya.

Penetapan UMP ini harus diumumkan oleh Gubernur paling lambat 21 November 2021 sementara
Sementara upah minimum kabupaten kota paling lambat pada 30 November 2021. Penyesuaian
UMP atau UMK disesuaikan dengan formula PP 36/2021.

"Upah minimum ditetapkan oleh Kemenaker, itu jawabannya salah. Yang menetapkan adalah
Gubernur yang menetapkan Upah Minimum Provinsi, paling lambat 21 November 2021 ini,
sekitar 6 hari lagi. Karena 21 itu hari minggu maka harus ditetapkan sehari sebelum hari libur,"
ungkapnya.

Kemudian, dijelaskan dalam penghitungan UMP dan UMK bukan Gubernur sendiri yang akan
menghitung. "Mungkin bukan Gubernur yang utak-atik ada Dewan Pengupahan Daerah, Dinar
Tenaga Kerja, bekerjasama untuk menghitung dengan formula yang ada, lalu dilaporkan kepada
Gubernur untuk menjadi ketetapan UMP," imbuhnya.(dtc)

666