Page 686 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

PENGAKUAN MENAKER INI BISA BIKIN PARA PEKERJA PATAH HATI!

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa upah minimum merupakan instrumen
upah bagi pekerja pemula, bukan untuk semua jenjang pekerja di perusahaan.

"Ini mungkin yang kurang banyak dipahami, upah minimum ini ditetapkan untuk pekerja dengan
masa kerja di bawah 1 tahun. Di atas 1 tahun maka digunakan struktur skala upah," kata Ida
dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (15/11/2021).

Jumlah pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan kira-kira sebanyak 1-2 juta orang per
tahun. Selebihnya pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari 12 bulan yang tentu ada
penyesuaian berdasarkan struktur skala upah pada perusahaan.

"Bisa dibayangkan kalau pekerja 1-12 bulan fresh graduate dengan pengalaman kerja tentu
masih belum tinggi sehingga upah minimum ini benar-benar upah terendah yang ditetapkan
pemerintah dan memang diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan,"
sebut Ida.

Ia menegaskan penetapan UMP 2022 mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai instrumen dalam perhitungan upah minimum. PP
tersebut merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.

Memang kalangan buruh meminta kenaikan upah dihitung berdasarkan PP 78 tahun 2015 yang
sudah tak berlaku. Perbedaan pandangan ini membuat Ida berbicara mengenai alasannya.
"Ada aspirasi para pekerja atau buruh yang menginginkan adanya kenaikan upah yang lebih
tinggi, saya perlu sampaikan bahwa kebijakan pengupahan di tahun 2021 ini kita sudah mengacu
dengan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang sebenarnya ini adalah salah satu kebijakan
yang justru berimbang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang upah minimumnya
tinggi dan ada upah minimum wilayah yang rendah," katanya.

Adapun filosofi upah minimum adalah terwujudnya keadilan antarwilayah. Apalagi kebijakan
penetapan upah minimum merupakan program strategis nasional karena ini digunakan sebagai
salah satu instrumen pengentasan kemiskinan.

Sehingga tujuannya memacu laju pertumbuhan upah minimum di wilayah-wilayah yang capaian
upah minimumnya relatif rendah dibandingkan rata-rata konsumsi wilayah tersebut.

"Kemudian juga kita terus harus mengendalikan atau menahan laju pertumbuhan upah minimum
di wilayah-wilayah yang capaian upah minimumnya relatif tinggi dibandingkan rata-rata
konsumsi wilayah tersebut," sebut Ida.

685