Page 684 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 684
MENGACU PP NO.36, UMK 2022 MAJALENGKA HANYA BISA NAIK RP18.000
Ribuan buruh pabrik di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, kembali melakukan aksi demo ke
Pendopo Gedung Negara Majalengka, menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten 2022.
Mereka mendesak UMK 2022, sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak di Kabupaten Majalengka,
Senin, 15 November 2021.
Mereka pun menolak PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan karena dianggap tidak berpihak
pada buruh. Sementara itu, menurut Sekda Majalengka Eman Suherman, jika mengacu pada
Peraturan Pemerintah Tahun 2021 maka kenaikan UMK Kabupaten Majalengka hanya naik
sebesar Rp18.000.
Perhitungan tersebut berdasarkan pertimbangan beberapa faktor termasuk angka inflasi yang
terjadi di Kabupaten Majalengka, sebesar 1,76 persen dan Pertumbuhan Ekonomi, yang hanya
sebesar 1,51 persenan serta sejumlah perhitungan lainnya. Untuk penentuan UMK 2022 sendiri,
kini masih menunggu penetapan Upah Minimum Provinsi yang rencananya baru akan ditetapkan
pada 28 November.
"Jika mengacu pada PP 36 dan Menteri Ketenagakerjaan No B-M.383/HI.01.00/XI/2021,
tertanggal 9 November 2021, Perihal Penyampaian Data Perekonomian dan ketenagaKerjaan
dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 maka akan banyak kabupaten/kota yang tidak bisa
menaikan UMK, dan Majalengka sendiri hanya sebesar Rp18.000. Cirebon malah hanya
Rp10.000. Ada beberapa kabupaten/kota di Jabar yang tdiak bisa menaikan UMK, malah
kabupaten tetangga," ucap Sekda Eman.
Menurutnya, dalam surat yang diterbitkan pemerintah tersebut juga dikatakan, bahwa
penetapan upah minimum harus berdasarkan data yang bersumber dari lembaga berwenang di
bidang statistik, merupakan salah satu program strategis nasional yang diatur dalam PP No 36.
Berkenaan dengan hal tersebut berdasarkan pasal 4 ayat (3), pemerintah daerah dalam
melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat.
"Disana juga dikatakan bahwa Pemerintah Tk II wajib mentaati UU," ucap Sekda.
Sementara itu Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana, dihadapan para buruh mengatakan,
pihaknya sangat paham dengan tuntutan para buruh yang menuntut kebutuhan hidup layak,
untuk itu, penentuan kenaikan upah harus melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri dari
Apindo, BPS, perwakilan buruh, Pemerintah, pakar ekonomi dan masyarakat. Walaupun
sebenarnya penetapan UMK bisa dilakukan tanpa dewan pengupahan.
"Kami pemerintah ingin pendapatan masyarakat tinggi, karena dengan itu maka Laju
Pertumbuhan Ekonomi juga akan naik. Sebaliknya kalau UMK rendah maka akan berdampak
pada pendapatan perkapita perorang dan dan LPE juga rendah PDRB Pendapatan Domestik
Bruto juga rendah, jika demikian maka menandakan bahwa pemerintah tidak berhasil dalam
mengelola pemerintahan dan keuangan. Untuk itu kita kawal bareng proses pengupahan ini,"
kata Wakil Bupati Tarsono sambil mengatakan bahwa dirinya juga sempat menjadi buruh
sehingga merasakan betul kondisi buruh.
Perihal penolakan PP yang diminta oleh buruh menurut Tarsono, Pemerintah Kabupaten
Majalengka tidak mungkin menolak PP, namun substansinya pekerja minta kenaikan upah, sudah
dipahami.
"Kita tidak hanya memperhatikan pekerja namun juga pengusaha agar pengusaha nyaman
berinvestasi di Majalengka agar pekerja bisa memiliki pendapatan yang membawa pada
kesejahteraan para pekerjanya," ucap Wabup.***.
683
