Page 82 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 82
Judul Serikat Pekerja Desak Gubernur Gunakan Hak Diskresi Naikan UMP
2022
Nama Media harianjogja.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://news.harianjogja.com/read/2021/11/17/500/1088456/serikat-
pekerja-desak-gubernur-gunakan-hak-diskresi-naikan-ump-2022
Jurnalis Nyoman Ary Wahyudi
Tanggal 2021-11-17 03:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kami meminta gubernur
menaikan upah minimum di atas nilai inflasi karena jika harga barang meningkat sementara
kenaikan pendapatan di bawah harga barang artinya ada pergerusan nilai upah riil
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dengan peningkatan
upah riil kenaikan upah di atas inflasi maka akan mendorong daya beli masyarakat, akan
mendorong barang dan jasa lebih cepat lagi di suatu wilayah sehingga mempercepat proses
produksi yang baru
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketentuan penetapan upah minimum ini adalah
program strategis nasional
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Rata-rata penyesuaian upah
minimum [2022] 1,09 persen. Saya tidak bilang bahwa ini upah minimum provinsi, ini rata-rata
penyesuaian upah minimum tahun depan
Ringkasan
Serikat pekerja meminta gubernur atau kepala daerah menggunakan kewenangannya untuk
menaikan upah minimum (UM) tahun depan di atas nilai rata-rata nasional sebesar 1,09 persen
yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja
Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar beralasan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja memberi kewenangan sepenuhnya kepada kepala daerah untuk menetapkan
nilai kenaikan UM di daerahnya.
81

