Page 78 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 78
Lebih lanjut, Ida mengemukakan kondisi upah minimum yang terlalu tinggi menyebabkan
sebagian besar pengusaha tidak mampu menjangkau dan akan berdampak negatif terhadap
implementasi di lapangan.
"Hal ini sangat terlihat dengan upah minimum yang kini dijadikan sebagai upaya efektif
pengusaha, yakni kenaikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum tanpa didasari
kinerja individu. Teman-teman serikat pekerja cenderung menuntut kenaikan upah minimum jika
dibandingkan dengan membicarakan upah berbasis kinerja atau produktivitas," lanjut Ida.
Menurut Ida, berdasarkan PP 36/2021, upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/
kota tidak lagi berdasarkan sektor. Walaupun demikian, upah minimum sektor yang telah
ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap berlaku hingga berakhir dan harus dilaksanakan
oleh pengusaha.
Formula upah minimum berdasarkan PP 36/2021 untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Keadilan antarwilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rerata konsumsi rumah tangga di
setiap wilayah.
"Apabila mencermati upah minimum saat ini tidak memiliki korelasi dengan rerata konsumsi,
median upah, dan pengangguran. Sebagai contoh, ada satu kabupaten dan kota bersebelahan,
tetapi kabupaten memiliki nilai umum dua kali lipat dari kota sebelahnya," ujar Ida.
Sementara itu, Pemprov DKI akan menetapkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
2022 Jumat (19/11). Upah minimum paling tinggi diperkirakan terjadi di DKI Jakarta sebesar
Rp4.453.724. Pada 2021, UMP DKI mencapai Rp4.416.186.
"Setelah rapat koordinasi soal UMP, nanti dari situ kami akan tahu," kata Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan. (Des/ Ant/X-3)
77
