Page 74 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Ketenagakerjaan Anwar Sanusi melalui aplikasi Zoom itu diikuti lebih dari 100 awak media.
Lumayan banyak.
Demikian pula dengan siaran langsung melalui kanal Youtube Kemnaker RI yang diikuti ratusan
penonton.

Agaknya, antusiasme itu tak lepas dari tema konferensi pers yang membahas kebijakan upah
minimum 2022.

Tema ini memang membetot perhatian publik. Apalagi, perhitungan kenaikan upah minimum
2022 dengan model baru sudah tersiar di banyak media.

Model perhitungan upah minimum 2022 menggunakan data ekonomi dan ketenagakerjaan yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai perintah Peraturan Pemerintah (PP) No.
36/2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa penetapan upah minimum merupakan proyek
strategis nasional. Merujuk pada PP No.36/2021, simulasi yang dilakukan Kemnaker
menghasilkan rata-rata kenaikan upah minimum 2022 secara nasional mencapai 1,09%.

Menurutnya, penyesuaian upah minimum dengan metode baku itu bertujuan menjamin stabilitas
iklim usaha dalam negeri.

Saat ini, besaran upah minimum di hampir semua wilayah Indonesia sudah melebihi median
upah. Konsekuensinya, kata Ida, sebagian besar pengusaha tidak dapat menjangkau nilai upah
minimum yang naik tinggi setiap tahunnya. Kondisi itu berdampak negatif dari sisi kepastian
investasi dan serapan tenaga kerja.

Sebaliknya, seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah
minimum 2022 atau tidak ada tidak ada lagi penangguhan upah minimum berdasarkan UU Cipta
Kerja.

Pemerintah memang pernah memberi kelonggaran aturan bahwa pengusaha boleh
menangguhkan pembayaran gaji sesuai ketentuan upah minimum karena kondisi keuangan yang
sulit akibat Pandemi Covid-19. Namun, relaksasi tersebut sudah tidak berlaku lagi. "Bagi
perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum dikenai sanksi pidana," kata Ida.

Meskipun pemerintah telah menghitung rata-rata kenaikan upah minimum sebesar 1,09%, Ida
mengatakan besarannya tetap diputuskan para gubernur dengan berujuk PP No.36/2021.
Menurutnya, ada sanksi tegas dari pemerintah kepada para gubernur jika upah minimum 2022
tidak mengikuti formula perhitungan sesuai beleid baru itu.

Sanksi itu di antaranya teguran tertulis, pemberhentian sementara hingga pemberhentian
permanen. Landasan hukum sanksi itu tertuang dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Sanksi itu diambil untuk memastikan program strategis nasional ihwal upah minimum bisa ditaati
oleh seluruh daerah. Harapannya, kata Ida, penetapan UM yang mengacu pada formula baku
dalam PP itu dapat menciptakan iklim usaha yang berdaya saing dan kondusif.

Kalangan pengusaha menilai kebijakan pengupahan yang ditetapkan pemerintah selaras dengan
kondisi saat ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukam-dani
mengatakan formula baru dalam penyesuaian upah minimum sesuai dengan kemampuan dunia
usaha.

73