Page 75 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

"Ini adalah angka yang adil dengan parameter yang merefleksikan kondisi riil seperti rata-rata
konsumsi dan tingkat pengangguran," katanya.
Dia menegaskan bahwa upah minimum provinsi bukanlah upah rata-rata yang diterima pekerja
di suatu wilayah. Upah minimum merupakan instrumen perlindungan sosial bagi pekerja dengan
masa kerja di bawah 1 tahun agar tidak dibayar terlalu rendah.

Sebaliknya, perspektif berbeda dikemukakan kalangan pekerja. Sekretaris Jenderal Organisasi
Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta para gubernur atau kepala daerah
menggunakan kewenangannya untuk menaikkan upah minimum 2022 di atas nilai rata-rata
nasional sebesar 1,09% yang disimulasikan Kementerian Ketenagakerjaan.

Menurutnya, UU Cipta Kerja memberi kewenangan sepenuhnya kepada kepala daerah untuk
menetapkan nilai kenaikan upah minimum di daerahnya. Selain itu, Timboel berpendapat
kenaikan upah minimum yang ditetapkan oleh Kemnaker lebih rendah dari nilai inflasi.

Di sisi lain, katanya, kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pertumbuhan
ekonomi di daerahnya tetap terjaga setiap tahunnya. Artinya, pertumbuhan ekonomi itu mesti
didukung oleh daya beli masyarakat yang juga terjaga.

"Kami meminta gubernur me-naikan upah minimum di atas nilai inflasi karena jika harga barang
meningkat, sedangkan kenaikan pendapatan di bawah harga barang, artinya ada pergerusan
nilai upah riil," kata Timboel.

Bila peningkatan upah di atas inflasi, dia optimistis akan terjadi kenaikan daya beli masyarakat,
sekaligus mendorong belanja barang dan jasa yang pada gilirannya memacu produksi.

Perwakilan dari Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas) Adi Mahfudz mengatakan penyesuaian
UMP pada 2022 merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan
pekerja. Dia berharap pengusaha yang tidak terdampak Covid-19 bisa mengikuti regulasi yang
ada dalam penyesuaian upah minimum pada tahun depan.

"Begitu pula dengan para gubernur yang akan menetapkan sebelum 21 November agar tidak
terpengaruh dengan hiruk-pikuk yang ada. Dengan begitu penetapan bisa sesuai dengan
regulasi," katanya.

PERTIMBANGAN POLITIK

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin berpendapat
kebijakan upah minimum yang penetapannya akan melibatkan daerah, dapat dimanfaatkan oleh
kepala daerah untuk menarik simpati dari kelompok pekerja dan buruh.

Menurutunya, sejumlah kepala daerah yang memiliki tingkat elektablitas tinggi menuju tahun
politik pada 2024, berpotensi memanfaatkan momentum penetapan upah itu untuk menggalang
dukungan dari kelompok buruh itu.

"Penetapan upah ini bisa jadi momentum kepala daerah untuk membuktikan dirinya itu prorak-
yat. Ini pola umum yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah," katanya.

Dengan menetapkan besaran kenaikkan upah di atas rata-rata, harapannya publik dapat
menaruh simpati dan mengungkit elektabilitas kepala daerah bersangkutan.
Kita tunggu saja bagaimana akhirnya nanti para kepala daerah memutuskan upah minimum di
wilayahnya masing-masing. Apakah akan mengacu pada angka yang disodorkan pemerintah,
atau justru menempuh Strategi lain. (Nyoman Ary Wahyud/Um Fathimah Timonia/Stcfanus Ariti
Sctlaji) 0

74