Page 71 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, selama ini kondisi upah minimum sudah terlalu
tinggi sehingga menyulitkan pelaku usaha. Hal itu terlihat dari rendahnya kepatuhan pelaku
usaha dalam menjalankan upah minimum. Upah minimum kerap dijadikan upah efektif oleh
pengusaha sehingga kenaikan upah pekerja hanya mengikuti upah minimum tanpa didasari
kinerja individu.

Ida menilai, perubahan sistem pengupahan ini justru akan mengembalikan upah minimum
sebagai jaring pengaman dan mendorong kenaikan upah berbasis kineija atau produktivitas.
"Upah minimum yang terlalu tinggi membuat sebagian besar pengusaha tidak mampu
menjangkaunya dan itu berdampak negatif pada implementasi di lapangan," katanya.

Ida meminta para gubernur untuk menetapkan upah minimum sesuai formula yang diatur di PP
No 36/2021. Gubernur yang tidak mengikuti formula itu akan diganjar sanksi berupa teguran
tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian permanen.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Ketentuan penetapan upah minimum ini adalah program strategis nasional. Menteri Dalam
Negeri sudah menyampaikan surat kepada gubernur. Dalam surat itu juga disampaikan sanksi
kepada gubernur yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan ini," ujar Ida. (AGE/hln)

Sanksi Mesti Tegas
Rata-rata kenaikan upah minimum 2022 sebesar 1,09 persen dinilai kecil bagi pekerja. Kondisi
ini harus diiringi penegakan sanksi yang kuat, Pemerintah memutuskan tidak menaikkan UMP
karena pandemi.

"Rata-rata kenaikan upah minimum provinsi yang dihitung menggunakan Kalculator Wagepedia
Kementerian Ketenagakerjaan, bukan kenaikan upah minimum nasional.

Pada tahun 2022. pemerintah menggunakan rumus baru dalam menentukan upah minimum,
mengacu pada aturan PP Mo 36/2021 tentang Pengupahan. Beitieda dengan tahun-taftun
sebelumnya yang menggunakan PP No 78/2015. Perubahan skema perhitungan upah minimum
ini tak terlepas dari penerapan UU Cipta Kerja.

70