Page 89 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 89
Karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan maka
upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah yaitu upah minimum provinsi (UMP) dan upah
minimum kabupaten (UMK).
Sementara upah minimum sektoral (UMS) tidak lagi ditetapkan berdasarkan aturan itu, kecuali
yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 yang berlaku hingga masanya telah berakhir atau
UMP/UMK di wilayah tersebut telah melebihi UMS.
Menaker mengatakan dengan mencermati upah minimum yang berlaku saat ini, tidak memiliki
korelasi dengan angka rata-rata konsumsi, median upah atau bahkan tingkat pengangguran.
Dia memberi contoh bagaimana suatu kabupaten dan kota saling bersebelahan terkadang
memiliki nilai upah minimum dengan jarak yang besar. Selain itu terdapat kabupaten dengan
angka pengangguran tinggi dan mayoritas penduduk bertani tapi karena keberadaan wilayah
industri menyebabkan daerah itu dipaksa memiliki nilai UMK yang sangat tinggi.
Penetapan upah minimum yang tidak sesuai perundangan itu, jelasnya, berpotensi menyebabkan
turunnya indeks daya saing Indonesia khususnya pada aspek kepastian hukum dan menurunkan
kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia.
"Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan akan berpotensi terhambatnya perluasan
kesempatan kerja, kemungkinan terjadinya subtitusi tenaga kerja ke mesin itu juga tinggi.
Kemudian kita tidak berharap adanya PHK karena ini memicu terjadinya PHK," ujarnya.
88
