Page 91 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 91
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengharuskan seluruh gubernur untuk menetapkan dan
mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 paling lambat 20 November 2021
mendatang. Deadline ini maju satu hari dari aturan di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan, yaitu setiap 21 November pada tahun berjalan.
MENAKER UNGKAP GUBERNUR TAK IKUTI ATURAN PUSAT SOAL UPAH MINIMUM
BISA DISANKSI PEMBERHENTIAN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengharuskan seluruh gubernur untuk menetapkan dan
mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 paling lambat 20 November 2021
mendatang. Deadline ini maju satu hari dari aturan di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan, yaitu setiap 21 November pada tahun berjalan.
"Karena 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling
lambat 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November 2021," tutur Ida dalam konferensi pers
pada Selasa (16/11).
Gubernur juga diminta untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum kabupaten/kota
(UMK) paling lambat 30 November 2021. Hal ini sesuai dengan aturan di PP 36/2021.
Adapun gubernur yang tidak menetapkan upah minimum sesuai dengan ketetapan pemerintah
pusat akan mendapat sanksi keras. Menurut Ida, sanksi tersebut diatur oleh Menteri Dalam
Negeri (Mendagri).
"Bahwa Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan surat kepada para Gubernur terkait dengan
ketentuan upah minimum. Dalam surat tersebut juga disampaikan sanksi diberikan kepada
Gubernur atau kepala daerah yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan ini," jelas Ida.
Sanksi ini telah termuat dalam surat yang dikirimkan Mendagri kepada kepala daerah. Adapun
sanksi terberat berupa pemberhentian kepala daerah yang tidak mengikuti ketentuan dalam
menetapkan upah minimum.
"Di dalam surat tersebut juga dijelaskan ada mulai sanksi teguran tertulis, kemudian sampai
yang terberat itu pemberhentian sementara sampai pemberhentian permanen," papar Ida.
"Saya kira ini mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang
disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri adalah ketentuan yang ada di Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014."
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengumumkan rata-rata kenaikan UMP 2022
secara nasional sebesar 1,09 persen. Hanya saja angka riilnya bisa berbeda-beda di tiap provinsi,
sesuai dengan ketetapan gubernur masing-masing.
Di sisi lain, keputusan terkait UMP 2022 ini menuai protes dari barisan pekerja. Bahkan Presiden
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menyatakan siap menggelar
rapat untuk membahas hal-hal terkait kenaikan upah tersebut.
"Besok kami akan rapat secara nasional membahas itu. Dan selain aksi besar kami juga akan
mogok nasional bahkan stop produksi," tuturnya kepada Republika.
90
