Page 97 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 97
Menurutnya penerapan upah minimum pemerintah kali ini tidak konstitusional, hal ini disebabkan
karena UU Cipta Kerja yang turunannya PP Nomor 36/2021 dimana dasar formulasi pemerintah
saat ini sedang digugat Mahkamah Konstitusi (MK).
"Penggunaan Omnibus Law dengan turunannya PP 36/2021 ini mencederai Indonesia sebagai
negara hukum," serunya.
Untuk itu, pihaknya menegaskan seharusnya penentuan upah harus mengikuti ketentuan lama
yakni UU 13/2003 dan PP 78/2015, dimana kedua aturan ini masih belum dicabut.
Ia juga mengatakan penerapan PP 36/2021 inkonsitutsional karena tak ada landasan hukum di
UU Cipat Kerja dalam membuat aturan upah mengenai, upah batas atas dan bawah kepada
buruh.
"Menurut Omnibus Law, kenaikannya dari inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Ini inkonstitusional
karena ada batas atas dan bawah yang tidak dikenal di omnibus law," katanya.
Said Iqbal juga berpendapat bahwa ketentuan UMP dengan PP 36/2021 justru mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan inflasi.
96
