Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2019

Title SAB DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI ANGGOTA DEWAS BPJS-TK
Media Name tirto.id
Pub. Date 19 Januari 2019
Page/URL https://tirto.id/sab-diberhentikan-dengan-hormat-dari-anggota-dewas-bp js-tk-deKS
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Presiden Jokowi resmi memberhentikan dengan hormat SAB dari Anggota Dewan
Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, SAB diduga melakukan pelecehan seksual terhadap stafnya berinisial
RA. SAB juga sudah memutuskan mundur dari pekerjaannya usai dilaporkan ke polisi.

Kabar mengenai pemberhentian dengan hormat ini dikonfirmasi langsung oleh
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Poempida Hidayatulloh. Menurut
dia, pemberhentian terhadap SAB ini dilakukan usai Presiden Jokowi mengeluarkan
Keppres pada tanggal 17 Januari 2019.

"Alhamdulillah Presiden telah mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2019 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
atas nama SAB," kata Poempida melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Sabtu
(19/1/2019).

Menurut Poempida, pemberhentian ini sekaligus menunjukkan bahwa Presiden Jokowi
mengapresiasi kontribusi SAB yang sudah mengabdi selama puluhan tahun kepada
negara, terutama pengabdiannya di BPJS Ketenagakerjaan.

"Dan ini pun menunjukkan betapa bijaknya Presiden yang selalu menempatkan
hukum sebagai panglima dan menghormati proses hukum yang berjalan," kata dia.

Selain itu, Poempida juga mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang secara cepat
menandatangani Keppres ini. "Saya pribadi berharap semua pihak menghormati
semua proses hukum yang sedang berjalan," ungkapnya. Dengan demikian, kata
Poempida, maka SAB dapat fokus menyelesaikan proses hukum yang dijalaninya.

Sebelumnya, RA, korban dugaan pelecehan seksual, telah melaporkan SAB ke
kepolisian dengan nomor laporan LP/B/0006/I/2019/BARESKRIM, bertanggal 3
Januari 2019. Ia menuntut SAB dengan Pasal 294 ayat (2) KUHP tentang pencabulan
dan terancam hukuman tujuh tahun penjara.

"Inti pasal itu adalah pejabat yang melakukan perbuatan cabul terhadap bawahannya.
Karena ini adalah masalah kesusilaan, kami akan lebih berhati-hati, tidak akan terlalu
detail dalam laporan," kata kuasa hukum RA, Heribertus Hartojo di kantor Bareskrim
Polri, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2018) lalu.

Page 107 of 160.