Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2020
P. 135

Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  H  Rahmat  Mahmuda  menyebutkan  program  kartu  pra  kerja
              memang  ditunda.  Hal  ini  atas  rekomendasi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  supaya
              sistemnya diperbaiki. "Jadi ditunda dulu programnya," ungkapnya kepada Radar, Senin (29/6).

              Namun untuk peserta yang sudah lolos dalam proses seleksi gelombang III kemarin tetap akan
              mendapatkan  haknya.  Penundaan  ini,  hanya  berlaku  untuk  seleksi  gelombang  selanjutnya.
              "Kalau yang kemarin sudah lolos ya tidak ada masalah," katanya.

              Diakuinya, pengangguran di masa pandemi Covid-19 ini terus bertambah. Terlebih perusahaan-
              perusahaan masih harus menerapkan protokol kesehatan sehingga pekerja yang dirumahkan
              belum semuanya kembali bekerja. "Kondisinya seperti ini mau bagaimana lagi," ujarnya.

              Data terakhir pada awal Juni 2020 yang tercatat di Disnaker ada 2.408 pekerja yang masih
              dirumahkan. Menurut Rahmat, jumlahnya terus berkurang terlebih setelah PSBB dicabut.

              "Sekarang alhamdulillah perusahaan-perusahaan sudah bisa beraktivitas lagi," katanya.
              Sementara ini, pihaknya masih menunggu penyelesaian masalah dari progam kartu pra kerja
              ini. Sehingga program tersebut bisa kembali terlaksana untuk membantu para pengangguran.
              "Mudah-mudahan Juli sudah bisa jalan lagi, tapi kita tunggu perkembangan di pusat," ujarnya.

              Untuk  para  pencari  kerja  atau  pekerja  yang  masih  dirumahkan,  dia  berharap  bisa  tetap
              produktif.

              Bahkan jika memang punya keterampilan dia menyarankan untuk berwirausaha. "Bisa apa saja,
              yang penting berupaya tetap punya penghasilan," tuturnya.

              Di samping itu, hingga kemarin pihaknya belum mendapat respons dari pemerintah pusat soal
              data penerima kartu pra kerja di Kota Tasikmalaya.
              Padahal pihaknya sudah melakukan pengajuan melalui pemerintah provinsi. "Kami juga perlu
              untuk kepentingan pendataan, tapi sampai saat ini belum ada respons," pungkasnya. (rga)

              caption:

              DITUNDA. Salah seorang warga membuka website program kartu pra kerja yang sementara
              ditunda atas rekomendasi KPK, Senin (29/6).





























                                                           134
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140