Page 2 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2020
P. 2

Newstrend Ketenagakerjaan

                                                    01 Juli 2020



                                                     Berita Terbaru

                   60

                   50
                                                           Positif
                   40
                                                             52
                                                                                      Negatif
                   30
                                                                                         8
                   20

                   10

                    0
                                        Positif                                Negatif


                                                 NEWSTREND


                Tema           :  KSPI Bawa Masalah Gojek Ke Pengadilan


                Sentimen       :  Negatif


              RINGKASAN

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said lqbal, mengancam akan
              memperkarakan PHK yang dilakukan Gojek ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
              Said Iqbal menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan surat kuasa dari
              karyawan yang di PHK.

              Menurutnya ada tiga hal yang dilanggar oleh pihak Gojek dalam melakukan PHK.

              1.  Pertama, Gojek tak melakukan langkah maksimal untuk mencegah agar tidak
                   terjadi PHK, termasuk tidak ada perundingan dengan karyawan.
              2.  Di dalam Undang-undang tidak dikenal istilah pesangon 4 pekan. Di dalam
                   Undang-undang Ketenagakerjaan, pemberian pesangon harus dilakukan sesuai
                   masa kerja dengan nilai maksimal 9 bulan upah. Kemudian ada uang
                   penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, serta ganti rugi yang nilainya
                   15% dari total nilai pesangon dan penghargaan masa kerja.
              3.  Gojek tidak melaporkan PHK ke dinas tenaga kerja. Hal ini merupakan
                   pelanggaran. Karena PHK yang dilakukan tanpa izin (sepihak dari perusahaan),
                   maka PHK batal demi hukum.





                                                            1
   1   2   3   4   5   6   7