Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2020

Selasa (30/6). Aksi tersebut mendesak Pemprov Jabar segera menerbitkan Surat Keputusan
(SK) Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Sekretaris Jenderal Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunamo
menyampaikan, SKUMSK merupakan aturan yang telah dijanjikan pemerintah. Menurutnya,
kebijakan tersebut penting segera diteken Gubernur guna menjaga pengaturan upah buruh
tetap sesuai dengan kebutuhan hidup layak di wilayah masing-masing.

"Kami menuntut kembali SKupah sektoral yangpernah dijanjikan. SK ini penting untuk buruh.
Misalnya, buruh di wilayah Karawang atau Bekasi yang telah ada upah sektoralnya, kalau tidak
menggunakan ketentuan upah sektoral, maka upah mereka akan jadi kecil, tidak sesuai dengan
kebutuhan hidup layak di daerah tersebut,"katanya kepada Radar Bandung.

Aksi tersebut, kata Sunarno, juga menyoroti dampak pandemi terhadap buruh, seperti gelo
mbang PHK besar-besaran, banyaknya buruh yang dirumahkan tanpa upah, pembayaran upah
yang tak utuh, serta pembayaran THR yang dicicil. Hingga saat ini, ujar Sunarno, persoalan itu
tak sedikit yang belum selesai.

Persoalan lain, masih berkenaan dengan penolakan Omnibuslaw. Sejumlah aturan yang
terhimpun di dalamnya, dinilai merugikan kaum buruh, petani, nelayan, masyarakat adat serta
mengancam kelestarian alam karena eksploitasi. Sunarno pun menyesalkan, DPR yang seolah
bermain di tengah wabah dengan terus menggenjot pembahasan Omnibuslaw di masa pandemi
Covid-19.

"Kami menuntut kepada pemerintah dan DPR untuk membatalkan omnibuslaw secara
keseluruhan," tegas Sunarno. Dalam aksi tersebut, sejumlah perwakilan buruh diterima untuk
beraudiensi di Ruang Malabar, Gedung Sate, oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul
Ulum Namun, hingga audiensi selesai, Uu tak tampak mendatangi massa buruh.

Koordinator Aliansi Buruh Jabar Ajat Sudrajat menyampaikan, berdasarkan hasil no-tulensi
audiensi dengan Wagub, dalam minggu ini Pemprov Jabar akan segera menetapkan UMSK 2020.

Pihak Pemprov Jabar berjanji akan segera memanggil pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo), serta pihak perusahaan lainnya untuk membicarakan lebih lanjut proses UMSK
tersebut Disampaikan, proses lanjutan dari hasil audiensi akan terus dikawal oleh buruh.

Dalam hal ini, Dewan Pengupahan Provinsi Jabar didesak untuk memplenokan rekomendasi
UMSK yang sudah disampaikan oleh bupati/walikota di sejumlah wilayah.

Jika tidak, aksi serupa dengan massa jauh lebih besar akan ditujukan kepada Disnaker Jabar
Selain itu, Ajat mengatakan, sejumlah tuntutan lain yang telah disampaikan secara langsung
kepada Uu, di antaranya, mendesak Pemprov membuat regulasi pelindung agar perusahaan
tidak mudah melakukan PHK buruh dengan alasan Covid-19.

Namun, jika PHK terjadi, maka pemerintah diminta mewajibkan perusahaan untuk membayar
upah secara penuh serta pesangon sesuai ketentutan yang berlaku. "Kami minta kepada
Pemprov berperan aktif membantu buruh yang terdampak. Bagi buruh yang di PHK kami minta
sembako, untuk butuh yang masih bekerja kami minta APD," pungkasnya.

(muh/b)

Photo Caption:

UNJUK RASA: Ratusan buruh dari berbagai organisasi di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa
di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (30/6).

3