Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2020
P. 9
Manimbang mengatakan, keberadaan RUU Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur soal
kemudahan investasi hingga fasilitasi UMKM sedianya tidak hanya di atas kertas, namun juga
bisa diimplementasikan.
"Semangatnya kita sambut baik, tapi harus ada upaya yang kongkret, komprehensif, dan
menyeluruh untuk memberi solusi kepada UMKM. RUU ini tidak hanya kuat di atas kertas, tapi
juga kontekstual di lapangan," kata Manimbang, Selasa (30/6).
Manimbang meminta agar penerapan RUU Cipta Kerja nantinya lebih kontekstual dalam
penerapannya bukan tanpa alasan. Kemudahan regulasi sektor UMKM merupakan solusi untuk
mengatasi tingginya angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terpaan
pandemi covid-19.
"Semangat kita membesarkan UMKM sebagai pilar paling penting dalam pembangunan ekonomi
kita. Sebab, di lapangan mayoritas masyarakat adalah pelaku UMKM. Ini jantung ekonomi rakyat
jadi harus diberi perhatian menyeluruh," katanya.
Mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan, ada sekitar 1,7 juta orang dirumahkan dan
terkena PHK sejak pandemi covid-19 menerpa Indonesia. Selanjutnya, ada 1,3 juta orang yang
juga terdampak, namun proses validasinya masih dilakukan. Sementara itu, data BPS
menyebutkan per Februari 2020 Indonesia memilik 137,91 juta angkatan kerja dan tercatat 6,88
juta orang menganggur.
Manimbang beerharap penerapan regulasi yang konsisten oleh pemerintah bisa menjadi solusi
dengan membuka lapangan kerja serta mengurangi angka pengangguran di Tanah Air.
"Ada optimisme di situ yang tergambar pada tiga hal. Pertama, ada keinginan kuat untuk
memberikan legal standing lewat UU. Kedua, tidak cukup berhenti pada teks, tapi perlu upaya
menyeluruh supaya ada solusi tepat untuk UMKM. Ketiga, tergantung pada semangat
penyelenggara Undang-undang," ujarnya..
8
