Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2020

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, saat ini pihaknya
sedang menyiapkan surat kuasa dari karyawan yang di-PHK. "Sebagian dari karyawan yang di-
PHK sudah datang ke kami dan meminta adanya pembelaan dari KSPI. Kami sedang dalam
proses penandatanganan surat kuasa," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (30/6/2020).

Selain mengajukan gugatan, dalam waktu dekat ini KSPI akan mengirimkan surat resmi ke
pengawas ketenagakerjaan agar segera memeriksa Gojek. Menurut Said Iqbal, ada tiga hal yang
dilanggar oleh pihak Gojek dalam melakukan PHK.
Pertama, Gojek tidak melakukan langkah-langkah yang maksimal untuk mencegah agar tidak
terjadi PHK, termasuk tidak ada perundingan dengan karyawan. "Berdasarkan informasi yang
kami terima, karyawan hanya dikumpulkan dan diberitahu. Padahal, dalam undang-undang,
PHK harus dirundingkan, bukan disosialisasikan," katanya.
Pelanggaran yang kedua, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
tidak dikenal istilah pesangon empat pekan. Menurut dia, dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan, pemberian pesangon harus dilakukan sesuai masa kerja dengan nilai
maksimal sembilan bulan upah.

Kemudian, ada uang penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, serta ganti rugi yang
nilainya 15 persen dari total nilai pesangon dan penghargaan masa kerja.

Ketiga, Gojek tidak melaporkan PHK ke Dinas Tenaga Kerja. Bagi Serikat Pekerja, ini merupakan
pelanggaran. Sebab, PHK yang dilakukan sepihak dari perusahaan maka PHK-nya batal demi
hukum.

"KSPI mendesak Gojek menghentikan PHK dan mempekerjakan kembai ke 430 karyawan. Kami
akan all out melakukan pembelaan terhadap buruh yang di-PHK. Saat ini mereka sedang dalam
proses pembuatan surat kuasa ke KSPI," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " Soal PHK, Serikat Pekerja Akan Bawa
Gojek ke Pengadilan Hubungan Industrial " Penulis : Ade Miranti Karunia Editor : Bambang P.
Jatmiko.

12