Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2020
P. 7
Termasuk tidak ada perundingan dengan karyawan.
"Berdasarkan informasi yang kami terima, karyawan hanya dikumpulkan dan diberitahu. Padahal
dalam Undang-undang, PHK harus dirundingkan. Bukan disosialisasi kan," tegasnya.
Pelanggaran yang kedua, di dalam Undang-undang tidak dikenal istilah pesangon 4 pekan. Di
dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, pemberian pesangon harus dilakukan sesuai masa
kerja dengan nilai maksimal 9 bulan upah.
Kemudian ada uang penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, serta ganti rugi yang
nilainya 15% dari total nilai pesangon dan penghargaan masa kerja.
TAK LAPOR
Ketiga, Gojek tidak melaporkan PHK ke dinas tenaga kerja. Hal ini merupakan pelanggaran.
Karena PHK yang dilakukan tanpa izin
(sepihak dari perusahaan), maka PHK batal demi hukum.
Selain mengajukan gugatan, dalam waktu dekat ini KSPI akan mengirimkan surat resmi ke
pengawas ketenagakerjaan agar segera memeriksa Gojek.
KSPI juga mendesak Gojek menghentikan PHK dan mempekerjakan kembai ke 430 karyawan.
"Kami akan all out melakukan pembelaan terhadap buruh yang di PHK. Saat ini mereka sedang
dalam proses pembuatan surat kuasa ke KSPI," kata Said. (rizal/bi)
6
