Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2020
P. 97
Manimbang mengatakan, keberadaan RUU Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur soal
kemudahan investasi hingga fasilitasi UMKM sedianya tidak kuat di atas kertas, namun juga kuat
di tataran implementasi.
"Semangatnya kita sambut baik, tapi harus ada upaya yang kongkret, komprehensif, dan
menyeluruh untuk memberi solusi kepada UMKM. RUU ini tidak hanya kuat di atas kertas, tapi
juga kontekstual di lapangan," kata Manimbang, Senin (29/6/2020).
Catatan Manimbang agar penerapan RUU Cipta Kerja nantinya lebih kontekstual dalam
penerapannya bukan tanpa alasan. Manimbang mengatakan, kemudahan regulasi sektor UMKM
merupakan solusi jitu untuk mengatasi tingginya angka pengangguran dan pemutusan
hubungan kerja (PHK) akibat terpaan pandemi covid-19.
"Sesungguhnya, semangat kita adalah membesarkan UMKM sebagai pilar paling penting dalam
pembangunan ekonomi kita. Sebab, di lapangan mayoritas masyarakat adalah pelaku UMKM.
Ini jantung ekonomi rakyat jadi harus diberi perhatian menyeluruh," ucap Manimbang.
Mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan, ada sekitar 1,7 juta orang dirumahkan dan
terkena PHK sejak pandemi covid-19 menerpa Indonesia. Selanjutnya, ada 1,3 juta orang yang
juga terdampak, namun proses validasinya masih dilakukan. Sementara itu, data BPS
menyebutkan per Februari 2020 Indonesia memilik 137,91 juta angkatan kerja dan tercatat 6,88
juta orang menganggur.
Manimbang optimistis penerapan regulasi yang konsisten oleh pemerintah bisa menjadi solusi
membuka lapangan kerja serta mengurangi angka pengangguran di Tanah Air.
"Ada optimisme di situ yang tergambar pada tiga hal. Pertama, ada keinginan kuat untuk
memberikan legal standing lewat UU. Kedua, tidak cukup berhenti pada teks, tapi perlu upaya
menyeluruh supaya ada solusi tepat untuk UMKM. Ketiga, tergantung pada semangat
penyelenggara undang-undang," ucap Manimbang..
96
