Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2020
P. 93

Berdasarkan data diperoleh  tribunjambi.com  dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bungo,
              jumlah karyawan yang terdampak sebanyak 231 orang.

              Anna  Lukita,  Kepala  Disnakertran  Bungo  menyampaikan  bahwa  karyawan  yang  terdampak
              tersebut dari berbagai sektor baik bidang jasa dan usaha.

              "Data per awal Juni 2020, Pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 146 orang,  dirumahkan
              85 orang, totalnya sebanyak 231 orang dari 58 perusahaan," ujarnya kepada Tribunjambi.com,
              Selasa (30/6/2020).

              Dikatakannya,  buruh  yang  terdampak  tersebut  banyak  di  bidang  jasa  dan  usaha  yang
              diakibatkan pandemi  Covid-19  . Sehingga perusahaan yang melakukan pengurangan pekerja.

              "Sebanyak 231 yang PHK dan  dirumahkan  ini dari segala sektor, tapi yang paling banyak dari
              sektor jasa dan usaha," katanya.

              Ditambahkannya, pekerja yang  dirumahkan  itu ada yang masih menerima gaji 50 persen.
              Mereka (dirumahkan) masih berstatus pegawai perusahaan tapi tidak bekerja secara fisik tetapi
              secara administrasi masih terdaftar.

              Namun setelah pandemi  Covid-19  tersebut selesai maka perusahaan akan mempekerjakan
              mereka kembali.

              Sementara untuk pesangon pekerja yang di PHK tersebut dikatakan Anna perusahaan telah
              berkoordinasi dengannya terkait prosesnya.

              Sehingga  kecil  kemungkinan  hak  pekerja  atas  pemutusan  tersebut  tidak  disalurkan  oleh
              perusahaan.

              Sebab hal itu juga sudah berulangkali diimbau oleh Disnakertran untuj disalurkan.

              Dia mengaku bahwa sejauh ini pekerja yang di PHK itu menerima pesangon atas hak mereka.
              Sebab tidak ada aduan terkait perusahaan yang tidak memberikan pesangon.

              "Besar  kecilnya  tergantung  perundingan  antara  perusahaan  dan  pekerja  di  internal.  Untuk
              selama ini belum ada yang melaporkan belum menerima hak nya setelah di PHK," tandasnya.

              Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Bungo, H. Safrudin Dwi Aprianto meminta kepada Dinas
              terkait untuk terus memantau setiap perusahaan yang melakukan pemangkasan pekerja.


              "Ini  harus  dipantau  karena  setiap  pekerja  ada  hak.  jangan  sampai  diberhentikan  secara
              sepihak," tegasnya.

              Apri, sapaan akrab Wabup Bungo juga akan menyerahkan data-data pekerja tersebut kepada
              Tim Gugus  Covid-19  Kabupaten Bungo  , Pihak Kecamatan dan Pemerintahan Dusun agar bisa
              dimasukkan dalam daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan lainnya.

              "Data kita bukan hanya orang miakin saja tetapi orang yang terdampak langsung akibat  Covid-
              19  ini," ucapnya  Selain itu, Pemerintah daerah akan selalu berupaya untuk menyambungkan
              para pekerja yang di PHK agar bisa kembali bekerja di perusahaan.
              "Tugas kita menyambungkan antara pekerja dan perusahaan nanti ketika ada peluang akan kita
              usulkan," tegasnya..





                                                           92
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98