Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2020
P. 91
Tersamar di sini dia maksudkan karena ada kemungkinan perusahaan memanfaatkan momen
pandemi sebagai alasan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Padahal, seharusnya perusahaan tidak dibenarkan mengurangi karyawan saat pandemi corona
ini. Namun, hingga kini pihaknya belum menerima laporan pengurangan pekerja dengan
memanfaatkan momen pandemi ini.
"Rata-rata karyawan yang di-PHK, itu karyawan kontrak. Kontraknya sudah habis, dan tidak
diperpanjang," ulasnya.
Dia menjelaskan, pemerintah memberikan keringanan terhadap perusahaan dengan
mengizinkan perusahaan merumahkan karyawan mengikuti ketentuan membayar kompensasi
kerja yang lebih rendah.
"Tapi ditekankan, jangan sampai di bawah 50 persen," selanya.
Kata Dedy, PHK merupakan langkah terakhir yang ditempuh untuk menstabilkan perusahaan.
PHK, lanjut dia, dilakukan jika ada masalah yang benar-benar berat, seperti tindak pidana, atau
ketidaksanggupan perusahaan.
Sedangkan untuk karyawan atau pekerja yang dirumahkan, perusahaan mesti membuat
kesepakatan, termasuk yang berkaitan dengan gaji dan kompensasi kerja. Hal itu merujuk pada
Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP 78 tahuh 2015 tentang
pengupahan.
"Harus disepakti. Kalau tidak, itu sebenarnya bisa batal demi hukum," jelas dia.
Untuk itu, pihaknya terus menyampaikan imbauan pada perusahaan agar tidak memotong gaji
karyawan. Berdasarkan laporan yang diterima Disnakertrans, sejauh ini ada 4.710 pekerja dari
159 perusahaan yang terdampak Covid-19 . Rinciannya, sebanyak 4.582 orang dari 130
perusahaan dirumahkan, dan 128 orang dari 29 perusahaan di-PHK. Meski begitu, hingga kini
belum ada laporan keberatan yang sampai di Disnakertrans Provinsi Jambi..
90
