Page 53 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 SEPTEMBER 2021

ANGGOTA DPR TAGIH KEPASTIAN PENYELESAIAN MOU PEKERJA MIGRAN DENGAN
MALAYSIA
ANGGOTA Komisi I DPR RI Christina Aryani terus mendorong Pemerintah RI agar segera
memastikan penyelesaian Nota Kesepahaman atau MoU terkait Penempatan Pekerja Migran
Domestik dengan pemerintah Malaysia. Christina juga mengingatkan agar pembahasan draft
MoU yang sudah dilakukan oleh pemerintah kedua negara terus dikawal sampai benar-benar
selesai.

"Sudah sejak awal kami ingatkan pemerintah tentang hal ini karena memang MoU ini adalah
pekerjaan rumah kita sebagai negara yang harus kita tuntaskan demi memaksimalkan
perlindungan bagi PMI kita khususnya di Malaysia. Bahwa terakhir sudah memasuki tahapan
pembahasan draft dan tinggal menunggu penyesuaian hal-hal teknis terkait konsep One Channel
System untuk perlindungan dan penyederhanaan system pekerja migran Indonesia di Malaysia,
kami harapkan agar ini terus dikawal dan pastikan penyelesaiannya tidak terlalu lama lagi karena
ini sangat ditunggu-tunggu oleh Pekerja Migran kita,” tegas Christina saat menjadi narasumber
dalam Focus Group Discussion ‘Bedah Kasus Adelina Sau’ yang diselenggarakan Kementerian
Luar Negeri di Jakarta, Selasa (21/9).

Adelina Sau adalah pekerja migran asal NTT yang mengalami penyiksaan sampai ia meninggal
dunia pada 11 Februari 2018 lalu. Dan sampai saat ini proses hukum di Malaysia terhadap
majikannya, S. Ambika (60th) Warga Negara Malaysia keturunan India masih menunggu putusan
tingkat banding di Mahkamah Persatuan setelah sebelumnya sang majikan divonis bebas pada
pengadilan tingkat Majelis Tinggi.

Christina menegaskan kasus Adelina Sau ini pantas menjadi perhatian nasional dan menjadi
momentum untuk juga menekan pemerintah Malaysia terkait penyelesaian Draft MoU
penempatan pekerja migran domestik yang sedang berlangsung.

“Sambil kita meminta agar Kementerian Luar Negeri RI betul-betul mengawal proses hukumnya
di Malaysia melalui Watching Brief Lawyer yang ditugaskan, ini adalah juga kesempatan yang
baik untuk menekan pemerintah Malaysia agar segera merampungkan draft MoU ini,” ungkap
Christina yang adalah juga Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta
Selatan dan Luar Negeri tersebut.

Apalagi, berdasarkan informasi terbatas dari Kementerian Luar Negeri ada kemungkinan bahwa
putusan banding di Mahkamah Persatuan juga akan menjatuhkan putusan bebas bagi sang
majikan. Hal ini kata Christina akan menjadi catatan buruk bagi kondisi perlindungan Pekerja
Migran Indonesia di Malaysia.

“Kasus ini adalah juga momentum bagi kedua negara untuk benar-benar serius memikirkan
perlindungan pekerja migran, yang pintu masuknya ya melalui MoU ini. Karena kita tidak ingin
akan ada lagi Adelina Adelina lain di masa yang akan datang. Saya sendiri tidak akan jenuh untuk
terus mengingatkan pemerintah agar MoU ini memang harus sesegera mungkin dirampungkan,”
pungkasnya. (OL-7)

52