Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 SEPTEMBER 2019
P. 24
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dalam Pertemuan Bilateral dengan
Menteri Keluarga, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Sosial Turki H.E. Mrs. Zehra Zmrt
Seluk, Matsuyama, Minggu (1/9).
Menaker Hanif mengatakan dengan adanya kerja sama ini akan meningkatkan
kualitas dan kondisi kerja (working life), mengurangi tingkat penganguran, dan
mempromosikan pelatihan vokasi sebagai sebuah motor pendorong dalam
meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja di kedua negara.
"Selain itu, dapat mempercepat strategi pembangunan dalam meningkatkan
kapasitas SDM Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
baik secara fisik maupun mental, kata Hanif.
Nota kesepahaman ini juga diharapkan dapat mempercepat proses pengakuan
kompetensi SDM Indonesia di pasar kerja Eropa.
"Saya berharap Turki dapat menjadi awal dan pintu masuk. Ketika pengakuan
kompetensi SDM Indonesia ini sudah dilakukan maka akan lebih banyak PMI
terampil Indonesia menembus pasar kerja di kawasan Eropa," tutup Hanif.
Dalam kesempatan itu, Menaker Hanif juga menyampaikan apresiasi dan terima
kasih atas dukungan dan kerja sama karena Pemerintah Indonesia-Turki telah
bersama-sama menyuarakan pentingnya pemberdayaan kaum muda dan
peningkatan kesempatan untuk masuk dunia kerja sebagai respon terhadap
digitalisasi dan future of work dalam forum-forum internasional seperti G20 ini.
"Dengan terus menjalin kerja sama yang baik, kita dapat saling berbagi pemikiran
dan pengalaman terbaik mengatasi tantangan dunia kerja di era ekonomi digital,
menemukan ide atau pandangan inovatif yang dapat digunakan sebagai rujukan
dalam mempersiapkan kebijakan ketenagakerjaan yang dapat mendukung upaya
untuk mengurangi pengangguran muda di kedua negara," kata Hanif.
Tindak Lanjut Kerja Sama
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro
Putri mengatakan ada 5 cakupan kerja sama yang tertuang dalam nota
kesepahaman ini yaitu hubungan ketenagakerjaan; hukum, kebijakan, standar dan
praktik ketenagakerjaan; pengembangan SDM; keselamatan dan kesehatan kerja
(K3); dan pencegahan pekerja migran unprosedural.
Putri menambahkan cakupan kerja sama itu diimplementasikan dalam bentuk
kegiatan berupa pertukaran informasi, dokumen, pengalaman, dan praktik terbaik;
pertukaran kunjungan oleh para ahli dan otoritas; partisipasi dalam program dan
acara seperti seminar, konferensi, lokakarya yang diselenggarakan oleh satu pihak;
projek bersama; dan aktivitas lain yang relevan.
Setelah penandatangan nota kesepahaman ini dilakukan, pemerintah kedua negara
segera membentuk Komisi Kerja Bersama (Joint Working Commission).
Page 23 of 136.
