Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 SEPTEMBER 2019
P. 71
Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan, demo kali ini kami lakukan di
kantor DPRD dan Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan penolakan terhadap
revisi undang-undang ketenagakerjaan yang akan dilakukan pemerintah dengan
alasan agar lebih fleksibel demi kepentingan investasi. Jika kepentingannya investasi
mestinya undang-undang investasi yang diperbaiki agar menarik investor.
"Kalau undang-undang ketenagakerjaan yang direvisi pasti akan merugikan dan
menyengsarakan kaum buruh dan angkatan kerja beserta keluarganya. Untuk DPRD
Provinsi Jawa Barat yang baru saja dilantik kami minta untuk menginisiasi
pembuatan peraturan daerah tentang proses penetapan upah, terutama upah
sektoral, dan peraturan daerah tentang pengawasan ketenagakerjaan di Jawa Barat
untuk melindungi buruh Jawa Barat yang posisinya semakin lemah,"ujar dia.
Senada dengan Roy Jinto, Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta,
mengaku SPSI Jawa Barat telah melakukan kajian bersama terhadap Undang
Undang ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 melalui Focus Group Discussion(FGD)
dengan menghadirkan para ahli. Hasilnya sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan telah memenuhi unsur perlindungan,
keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, lebih-lebih Indonesia menganut
negara kesejahteraan.
"Oleh karena itu kita harus mengingatkan pemerintah agar semua peraturan
perundang-undangan yang dibuat tidak boleh mengandung unsur liberal untuk
melindungi, memberi keadilan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dengan
mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, yaitu adanya kepastian kerja,
kepastian upah dan kepastian hari tua yang layak bagi kemanusiaan, sehingga
undang-undang no 13 tahun 2003 harus dipertahankan keberadaannya,"ujar dia.
Menolak keras
Sementara itu, Ketua PD FSP KEP SPSI Jawa Barat, Agus Koswara menolak keras
diterbitkanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Nomor : 228
Tahun 2019, Tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja
Asing, yang ditetapkan di Jakarta pada 27 Agustus 2019 lalu.
"Kami minta segera dicabut kembali. Keputusan menteri tersebut memberi ruang
sangat luas bagi tenaga kerja asing yang akan menggeser buruh lokal, karena
sampai tenaga teknik dari asing bisa bekerja di Indonesia. Sementara di Indonesia
masih banyak yang nganggur, jika Permenaker 228/2019 tidak dicabut kami akan
menggugat melalui jalur hukum,"ucap dia.
Pihaknya pun menolak rencana pemerintah yang akan menaikan iuran BPJS
Kesehatan 100% yang semakin membebani seluruh rakyat.
Ateng Ruchiyat, Ketua PD FSP RTMM SPSI Jawa Barat yang turut hadir memimpin
aksi demo menuntut Gubernur Jawa Barat segera mengesahkan UMSK 2019
Kabupaten Karawang yang hingga sekarang belum selesai. Selain itu, mereka
meminta Gubernur membuat surat kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat
Page 70 of 136.
