Page 122 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2021
P. 122
Dalam menyukseskan program tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadikan
agenda 6R sebagai perhatian utamanya. 6R yang dimaksud yaitu reformasi kelembagaan,
redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding
BLK, dan relationship. Menaker Ida mengatakan, saat ini pemerintah terus memantapkan skema
program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang akan diimplementasikan pada 7 provinsi
yang diprioritaskan, di mana salah satunya adalah Maluku.
"Tadi saya beserta beberapa jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju baru saja mendampingi
Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin mengikuti rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di
Kantor Gubernur. Di dalam rapat tersebut Kemnaker memiliki mandat untuk menekan angka
kemiskinan melalui masifikasi peningkatan pelatihan kerja, serta pelatihan kewirausahaan
mandiri," ujarnya saat membuka pelatihan Berbasis Kompetensi serta menyaksikan MoU dengan
mitra pelatihan di BLK Ambon, Rabu (13/10/2021).
Menaker Ida menyebut, sebelumnya, Kemnaker telah menggandeng Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah, guna melakukan Sinergi Program Penumbuhan dan Pengembangan
Kewirausahaan dalam rangka Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Perekonomian
Berbasis Desa.
Di satu sisi terkait peningkatan kompetensi, Menaker Ida menekankan agar BLK Ambon harus
menjadi garda terdepan dalam menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi, sertifikasi, hingga
penempatan industri, guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang ada di
Maluku. Menaker Ida menyambut baik atas MoU yang dilakukan oleh pihak industri dengan BLK
Ambon. Menurutnya, upaya ini sangat dibutuhkan sebagai upaya dan sinergi dari BLK sebagai
lembaga pelatihan dengan para pemangku kepentingan yang ada, baik dari kalangan
pemerintah, akademisi, lembaga pelatihan, kalangan industri/dunia usaha, juga masyarakat.
"Upaya dan sinergitas inilah yang hendaknya didorong secara maksimal untuk memperoleh
dampak positif dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan secara nasional maupun secara
regional di wilayah Provinsi Maluku," tuturnya. CM (ars).
121
