Page 43 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2021

Judul Dampak UU Cipta Kerja, Pemutihan Kerja Lebih Masif
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg9
Jurnalis Age
Tanggal 2021-10-14 04:44:00
Ukuran 116x253mmk
Warna Warna
AD Value Rp 124.700.000

News Value Rp 374.100.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan
Dampak penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai dirasakan
buruh, seperti di sektor tekstil garmen alas kaki dan kulit. Setahun setelah undang-undang
disahkan, praktik pemutihan hubungan kerja masif terjadi dengan pesangon yang kecil dan
status kontrak kerja tak pasti. Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia Dian
Septi, Rabu (13/10/2021), memberi contoh, di Kawasan Berikat Nusantara di Cakung, Jakarta,
pemutihan kontrak kerja mulai dilakukan tiga bulan lalu. Praktik itu bukan barang baru. Namun,
pasca-UU Cipta Kerja dan pandemi, pemutihan lebih masif.

DAMPAK UU CIPTA KERJA, PEMUTIHAN KERJA LEBIH MASIF

Dampak penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai dirasakan
buruh, seperti di sektor tekstil garmen alas kaki dan kulit. Setahun setelah undang-undang
disahkan, praktik pemutihan hubungan kerja masif teijadi dengan pesangon yang kecil dan status
kontrak kerja tak pasti. Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia Dian Septi,
Rabu (13/10/2021), memberi contoh, di Kawasan Berikat Nusantara di Cakung, Jakarta,
pemutihan kontrak kerja mulai dilakukan tiga bulan lalu. Praktik itu bukan barang baru. Namun,
pasca-UU Cipta Kerja dan pandemi, pemutihan lebih masif.

Pemutihan status kerja adalah praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja tetap
untuk dipekerjakan kembali dengan status pekerja kontrak (perjanjian kerja waktu
tertentu/PKWT). Beberapa kasus pemutihan dilakukan karena perusahaan merelokasi pabrik ke
daerah lain, umumnya ke Jawa Tengah. Menurut Dian, jumlah pemutihan status kerja pasca-UU
Cipta Kerja sekitar dua kali lipat sebelumnya. Selain itu, menurut Dian, besar pesangon yang
diterima buruh juga jauh lebih kecil dari sebelumnya. Sebelum UU Cipta Kerja, buruh yang
terkena pemutihan setidaknya masih mendapat pesangon satu kali ketentuan di Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, setelah UU Cipta Kerja, buruh yang
mengalami pemutihan hanya dapat pesangon 0,1-0,25 persen dari ketentuan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, dan PHK mengatur, pesangon paling rendah yang dapat diberikan kepada
pekerja adalah 0,5 persen dari ketentuan. Itu diberikan untuk situasi tertentu, seperti ketika
42