Page 44 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2021

perusahaan mengalami kerugian, melakukan efisiensi, atau terpaksa tutup karena keadaan
mendesak (force majeure).
Kepastian kerja

Selain besaran pesangon yang kecil, buruh yang dipe-kerjakan kembali sebagai buruh
kontrak/PKWT juga tidak mendapat kepastian kerja. Perusahaan sudah mengacu pada UU Cipta
Kerja yang memperpanjang batasan waktu kontrak dari sebelumnya maksimal 2 tahun menjadi
5 tahun. PKWT juga diterapkan untuk berbagai jenis pekerjaan, termasuk pekerjaan inti (core
business), yang seharusnya oleh pekerja tetap. Riset "Mitigasi Dampak Penerapan UU Cipta Kerja
dan Peraturan Turunannya" oleh Trade Union Rights Centre (TURC) dan sejumlah serikat buruh
juga menggarisbawahi fenomena ini. Hasil riset itu dipaparkan ke Kementerian Ketenagakerjaan
dalam audiensi pekan lalu.

Peneliti TURC Rizki Amalia Fathikhah mengatakan, ketentuan perubahan batas waktu PKWT di
UU Cipta Kerja memperkecil kesempatan pekerja kontrak untuk jadi pekerja tetap. Ada juga
kekhawatiran bahwa pekerja tetap yang mengalami PHK dapat digantikan pekerja alih daya
karena UU Cipta Kerja tidak mengatur tegas batasan kategori jenis pekerjaan yang boleh dial
ihdayakan. Direktur Eksekutif TURC Andriko O tang menambahkan, di tengah pandemi mulai
ditemukan pula sistem pengupahan berdasarkan satuan waktu atau dibayar per jam atau per
hari untuk pekerja PKWT. Dampaknya, pekerja yang sakit memaksakan diri bekerja agar
upahnya tidak tergerus. Pemerintah diharapkan merevisi PP turunan UU Cipta Kerja dan
mengatur lebih rinci beberapa aspek, seperti jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan.

Sementara itu, pemerintah melakukan dialog dan evaluasi terkait implementasi UU Cipta Kerja
dan peraturan turunannya, seperti PP dan perjanjian kerja bersama (PKB). Dalam dialog dengan
perwakilan serikat buruh, manajemen perusahaan, dan mediator hubungan industrial, Direktur
Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani
mengatakan, kehadiran UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya bukan untuk men-degradasi
kualitas PP dan PKB.

Perubahan peraturan perundangan tak serta-merta mengubah ketentuan peraturan internal
perusahaan yang berlaku. "Kecuali, dilakukan perubahan atas dasar kesepakatan pekerja atau
serikat pekerja dengan pengusaha. Hakikatnya harus ada kesepakatan antara kedua belah
pihak," ujarnya. (AGE)

43