Page 60 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2021
P. 60
dimaksud yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi
fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.
Menaker Ida mengatakan, saat ini pemerintah terus memantapkan skema program
penanggulangan kemiskinan ekstrem yang akan diimplementasikan pada 7 Provinsi yang
diprioritaskan, di mana salah satunya adalah Provinsi Maluku.
"Tadi saya beserta beberapa jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju baru saja mendampingi
Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin, mengikuti rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di
Kantor Gubernur. Di dalam rapat tersebut Kemnaker memiliki mandat untuk menekan angka
kemiskinan melalui masifikasi peningkatan pelatihan kerja, serta pelatihan kewirausahaan
mandiri," ungkap Menaker Ida saat membuka pelatihan Berbasis Kompetensi serta menyaksikan
MoU dengan mitra pelatihan di BLK Ambon, Rabu (13/10/2021).
Menaker Ida menyebut, sebelumnya, Kemnaker telah menggandeng Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah, guna melakukan Sinergi Program Penumbuhan dan Pengembangan
Kewirausahaan dalam rangka Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Perekonomian
Berbasis Desa. Di satu sisi terkait peningkatan kompetensi, Menaker Ida menekankan agar BLK
Ambon harus menjadi garda terdepan dalam menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi,
sertifikasi, hingga penempatan industri, guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan
yang ada di Maluku.
Lebih lanjut, Menaker Ida menyambut baik atas MoU yang dilakukan oleh pihak industri dengan
BLK Ambon. Menurutnya, upaya ini sangat dibutuhkan sebagai upaya dan sinergi dari BLK
sebagai lembaga pelatihan dengan para pemangku kepentingan yang ada, baik dari kalangan
pemerintah, akademisi, lembaga pelatihan, kalangan industri/dunia usaha, juga masyarakat.
"Upaya dan sinergitas inilah yang hendaknya didorong secara maksimal untuk memperoleh
dampak positif dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan secara nasional maupun secara
regional di wilayah Provinsi Maluku," ujar Menaker Ida.
59
