Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JUNI 2020
P. 61

Title          TAK TEPAT DITERAPKAN SAAT PANDEMI, HIPMI MINTA KARTU PRAKERJA DITUNDA
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      03 Juni 2020
                              https://www.liputan6.com/bisnis/read/4269419/tak-tepat-diterapkan-saat -pandemi-
               Page/URL
                              hipmi-minta-kartu-prakerja-ditunda
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative
















               Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP
               HIPMI) Mardani H. Maming, mengapresiasi paket stimulus yang digelontorkan oleh
               pemerintah. Namun demikian, kebijakan kartu prakerja dinilai kurang tepat untuk
               diterapkan saat ini.

               "Menurut saya, program tersebut kurang tepat untuk diterapkan saat ini. Pasalnya,
               banyaknya pegawai yang dirumahkan dan di PHK bukan karena buruknya kinerja
               perusahaan tapi terdampak pandemi Covid-19," kata Maming, seperti keterangan
               tertulisnya di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

               Maming menyebut, pemerintah idealnya fokus kepada UMKM terutama kepada
               karyawan yang terdampak PHK atau dirumahkan.

               Bantuan langsung tunai (BLT) dirasa lebih tepat digelontorkan saat ini kepada
               pegawai yang dirumahkan untuk dapat bertahan selama masa pandemi.

               "Program kartu prakerja sebaiknya ditunda agar bisa ada bantuan langsung kepada
               pegawai. Di sini peran pemerintah melakukan relaksasi kepada UMKM agar bisa
               tetap hidup," serunya.

               Selain itu, Maming juga menyinggung soal kebijakan stimulus keuangan
               restrukturisasi atau keringanan kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama
               pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus
               keuangan untuk memberikan ruang bagi sektor UMKM yang terdampak secara
               langsung maupun tidak langsung akibat pandemi Covid-19.

               "Misalnya seperti berhubungan soal relaksasi kredit berupa penangguhan cicilan dan
               bunga bagi sejumlah sektor usaha dan khusus pelaku UMKM bahwa OJK telah
               memberikan kelonggaran relaksasi kredit untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar,
               bisa koordinasi kepada ketua bidang keuangan dan perbankan, serta
               melaporkannya," ujarnya.





                                                       Page 60 of 126.
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66