Page 71 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2021

Pengawas Ketenagakerjaan se-Indonesia dan Sosialisasi Kepmenaker No.104 Tahun 2021, Senin
23 Agustus 2021.
Dalam kesempatan ini, Dirjen Binwasnaker dan K3 juga mengapresiasi para kepala Dinas
Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan yang terus melaksanakan pengawasan
pelaksanaan PPKM dalam memastikan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja dan
keberlangsungan usaha.

Haiyani mengatakan, untuk menjaga kelangsungan usaha dan melindungi hak-hak pekerja,
Kemnaker telah menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor 104
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Coronavirus
Disease 2019 ( Covid-19 ).

Untuk itu, ia meminta seluruh Dinas Ketenagakerjaan, UPTD Ketenagakerjaan, dan Pejabat
Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan memastikan implementasi dan mengawal pelaksanaan
Kepmenaker tersebut.
"Kepmenaker ini adalah salah satu instrumen kita untuk menjaga kondisi ketenagakerjaan yang
kondusif tersebut," katanya.

Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri, mengatakan, Kepmenaker No.104
Tahun 2021 adalah bentuk respons pemerintah terhadap dinamika ketenagakerjaan di masa
pandemi Covid-19, khususnya selama PPKM. Implementasi Kepmenaker ini, sebut Dirjen Putri,
membutuhkan dukungan dan komitmen semua pihak.

"Karena pada prinsipnya, spirit Kepmenaker ini adalah melindungi semua pihak. Baik mengenai
hak-hak pekerja /buruh maupun kelangsungan usaha," katanya.

Putri menambahkan, Kepmenaker No.104 Tahun 2021 mencakup 3 hal. Pertama, pelaksanaan
sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan bekerja di kantor/tempat kerja atau
Work From Office (WFO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya. Ketiga,
pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Jadi yang harus kita dorong adalah dialog sosial antara pengusaha dengan pekerja /buruh dalam
menyikapi persoalan yang timbul, baik akibat pandemi COVID-19 itu sendiri ataupun kebijakan
PPKM," ujarnya.***.

70