Page 38 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 NOVEMBER 2019
P. 38
sesuai UMP telah ditetapkan pemerintah.
Di Palu, kata Achrul masih banyak tenaga kerja yang gajinya sangat jauh dari UMP.
"Jujur saja ada karyawan di hotel atau swalayan serta toko yang hanya mendapat
upah setiap bulan antara Rp600 ribu sampai Rp800 ribu," kata dia.
Sementara UMP yang ditetapkan pemerintah pada 2019 sebesar Rp 2,123 juta. "Baru
sewa kost saja sekarang ini paling rendah Rp500 ribu/bulan," kata Achrul yang juga
anggota dewan pengumpahan provinsi Sulteng.
Karena itu, LKS Tripartit harus benar-benar melakukan tugas dan kewajibannya
dengan baik dan benar. "Kita harus rutin turun ke lapangan untuk bisa mengetahui
apakah para pengusaha sudah menerapkan upah karyawannya sesuai dengan UMP
yang telah ditetapkan dan diberlakukan di daerah itu.
Jangan hanya diam di tempat saja menunggu sampai ada informasi atau masalah
yang terjadi baru kemudian turun ke lapangan.
Salah satu fungsi LKS Tripartit adalah memantau pelaksanaan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) dan memantau pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR).
Tugas lainnya adalah pemantauan pelaksanaan Hubungan Industrial, pelaksanaan
outscoursing, pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Mendorong
Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta ikut mendorong dan memantau
Keikutsertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
Jono, salah seorang karyawan salah satu hotel di Palu menyambut gembira dan
berharap perusahaan benar-benar dapat melaksanakan UMP yang telah ditetapkan
itu. "Ya harus diikuti dengan pengawasan ketat dari instansi/pihak berwenang agar
UMP dapat diterapkan di perusahaan," pintanya.
Pewarta: Anas Masa Editor: Ahmad Wijaya COPYRIGHT (c)2019 .
Page 37 of 142.
