Page 41 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 NOVEMBER 2019
P. 41

BNP2TKI AKAN BERUBAH NAMA JADI BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
                Title
                               INDONESIA
                Media Name     suara.com

                Pub. Date      05 November 2019
                               https://www.suara.com/news/2019/11/05/101921/bnp2tki-akan-berubah-nama -jadi-
                Page/URL
                               badan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia
                Media Type     Pers Online

                Sentiment      Positive










               Suara.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
               (BNP2TKI) akan berganti nama menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran
               Indonesia. Hal ini disampaikan Plt Kepala BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak, saat
               Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I,
               Jakarta, pada Senin (4/11/2019).

               Kegiatan ini merupakan rapat perdana BNP2TKI dengan Komisi IX DPR yang baru
               saja dilantik, yaitu pada 1 Oktober 2019, dan dilakukan bersama dengan
               Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dewan Jaminan Sosial
               Nasional.

               Tatang menyampaikan, BNP2TKI dalam waktu dekat akan berganti menjadi badan
               baru, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Perubahan nama
               ini disesuaikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
               Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor
               39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

               "Dalam UU tersebut, nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diubah menjadi Pekerja
               Migran Indonesia (PMI). Selain disesuaikan dengan ILO Migrant Workers Convention,
               kata TKI seakan-akan cerita duka yang melekat pada kasus-kasus yang menimpa
               TKI," ujar Tatang.

               Di samping itu, instansi yang terlibat sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2017 ini
               tidak hanya pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga diberikan peran
               dan tanggungjawab yang penting dalam pelindungan PMI, sehingga dapat
               memberikan pelindungan kepada PMI sejak dari awal proses penempatan hingga
               PMI pulang ke Tanah Air.




                                                       Page 40 of 142.
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46