Page 95 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 NOVEMBER 2019

Title UMP JAKARTA RP4,2 JUTA, APINDO: PENGUSAHA HARUS TAAT HUKUM!

Media Name hukumonline.com
Pub. Date 05 November 2019
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc1271b196bb/ump-jakarta-rp 4-2-juta--
Page/URL
apindo--pengusaha-harus-taat-hukum/

Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan dan menetapkan upah
minimum tahun 2020 sebesar Rp4.276.349. Dalam berita acara keputusan sidang
Dewan Pengupahan Provinsi Jakarta tertanggal 23 Oktober 2019, unsur pengusaha
mengusulkan besaran UMP Rp4.276.349, unsur pekerja Rp4.619.878, dan unsur
pemerintah Rp4.276.349.

Ketua Bidang Pengupahan Apindo Jakarta Nurjaman mengatakan pada dasarnya
pengusaha keberatan dengan kenaikan upah minimum sebesar Rp4,2 juta. Sebab,
kenaikan upah minimum pasti dibarengi dengan inflasi, sehingga harga barang dan
jasa ikut naik. Kondisi ini menyulitkan pengusaha, apalagi situasi ekonomi sekarang
tergolong belum membaik. Dia juga khawatir dengan inflasi yang ada apakah daya
beli masyarakat sanggup atau tidak.

“Kami sebenarnya keberatan dengan kenaikan upah minimum ini, tapi ini sudah
menjadi regulasi, pengusaha harus taat hukum," kata Nurjaman saat dihubungi,
Selasa (5/11/2019).

Meski memberatkan pengusaha, tapi Nurjaman menegaskan kalangan pengusaha
harus melaksanakan regulasi kenaikan UMP ini. Terkait penangguhan upah
minimum, Nurjaman mengatakan sampai saat ini belum mendapat informasi apakah
ada pengusaha di Jakarta yang mengajukannya. Tapi yang jelas Apindo Jakarta tidak
menganjurkan dan tidak juga melarang jika ada anggotanya yang ingin meminta
penangguhan upah minimum karena hak ini dijamin UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Nurjaman berharap kenaikan upah minimum ini dapat meningkatkan produktivitas
pekerja/buruh. Selain itu, pemerintah provinsi Jakarta juga memiliki sejumlah
program yang khusus ditujukan untuk kesejahteraan buruh, seperti Kartu Pekerja.

Page 94 of 142.