Page 133 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021
P. 133
WAPRES: PEMERINTAH PERKUAT PERLINDUNGAN JAMSOSTEK UNTUK PEKERJA
NON-ASN DAN RENTAN
Jakarta, Wakil Presiden KH Maruf Amin menyatakan Pemerintah memperkuat perlindungan
peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk pekerja non aparatur sipil
negara (ASN) serta pekerja rentan lainnya. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program
jamsostek, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung perlindungan
Jamsostek semesta.
Salah satunya, Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Regulasi ini menginstruksikan kepada 24
kementerian/lembaga, para gubernur dan bupati/wali kota sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing, melakukan optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek.
"Khususnya, meningkatkan perlindungan pekerja non-ASN dengan menyiapkan anggaran serta
regulasi yang mendukung pelaksanaannya," kata Wapres Maruf Amin, pada Penganugerahan
Penghargaan Paritrana (Paritrana Award) yang digelar secara daring Kamis (9/9/2021).
Melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), lanjut Wapres, pemerintah juga telah
menerbitkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
2022. Permendagri itu mengatur penganggaran Jamsostek untuk perlindungan para pekerja non-
ASN, penyelenggara pemilu, pekerja rentan, hingga pekerja di BUMD se-Indonesia.
"Diharapkan dengan terbitnya Instruksi Presiden serta Permendagri ini betul-betul dapat
mendorong perlindungan menyeluruh para pekerja," kata Wapres Maruf Amin.
Pada kesempatan itu, Wapres menjelaskan pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak di
sektor kesehatan, ekonomi, hingga ketenagakerjaan. Oleh karena itu perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam meningkatkan rasa aman saat bekerja.
Selain itu, jamsostek juga memberikan kepastian keberlangsungan ekonomi keluarga para
pekerja jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan
ekonomi. Salah satu langkahnya adalah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat pekerja.
Langkah pemerintah, memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 500.000 selama dua
bulan atau dengan total penerimaan Rp 1 juta per orang. BSU ini ditargetkan kepada 8,9 juta
pekerja dari seluruh Indonesia.
"BSU ini diharapkan dapat meringankan beban para pekerja untuk menjalani kehidupan yang
penuh tantangan di era pandemi Covid-19 ini," tuturnya.
Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menegaskan pihaknya menyambut baik
dukungan pemerintah dalam implementasi Jamsostek. Dikatakan, BP Jamsostek berkomitmen
menegakkan regulasi sebagai salah satu upaya perluasan cakupan perlindungan.
"BP Jamsostek siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, baik di level pusat hingga daerah
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga," kata Anggoro.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini Sumber: BeritaSatu.com.
132
