Page 170 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021

MA'RUF AMIN: JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA NON-ASN JADI PRIORITAS
PEMERINTAH | POLITIK
Jakarta, Gatra.com - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa
perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam meningkatkan rasa
aman saat bekerja serta memberikan kepastian keberlangsungan ekonomi keluarga para
pekerja.

“Diharapkan, perlindungan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan semakin lengkap dan
dapat melindungi seluruh pekerja di Indonesia dengan baik,” ujar Wapres, Kamis (9/9).

Wapres menegaskan bahwa saat ini pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk
menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah tersebut adalah dengan
memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja sebesar Rp.500.000 selama 2 bulan
atau dengan total penerimaan 1 juta per orang. BSU ini ditargetkan kepada 8,9 juta pekerja dari
seluruh Indonesia.
“BSU ini diharapkan dapat meringankan beban para pekerja untuk menjalani kehidupan yang
penuh tantangan di era pandemi Covid-19 ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan bahwa pemerintah telah merilis beberapa kebijakan dan
regulasi untuk mendukung perlindungan Jamsostek Semesta.

Langkah tersebut merupakan bagian dari optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, “Pertama adalah Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2021 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Regulasi ini
menginstruksikan kepada 24 kementerian/lembaga, para Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, melakukan optimalisasi pelaksanaan program
Jamsostek,” jelasnya.

“Khususnya, meningkatkan perlindungan pekerja non-ASN dengan menyiapkan anggaran serta
regulasi yang mendukung pelaksanaannya,” tambah Wapres.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, jelas Ma'ruf, juga telah merilis Permendagri
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 yang mengatur
Penganggaran Jamsostek untuk perlindungan para pekerja non-ASN, Penyelenggara Pemilu,
Pekerja Rentan, hingga pekerja BUMD di seluruh tanah air.

“Diharapkan dengan terbitnya Instruksi Presiden serta Permendagri ini betul-betul dapat
mendorong perlindungan menyeluruh para pekerja,” harap Wapres.

“Saya berharap dengan hadirnya peraturan-peraturan dan kebijakan ini, kita memiliki dasar
untuk semakin optimal dalam mendorong perlindungan menyeluruh bagi para pekerja,”
pungkasnya.

169