Page 172 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021
P. 172

Pertama  yakni  Instruksi  Presiden  Nomor  02  Tahun  2021  tentang  Optimalisasi  Pelaksanaan
              Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kata Wapres saat menyerahkan Penghargaan Jaminan
              Sosial Ketenagakerjaan atau Anugerah Paritrana Tahun 2020 secara simbolis melalui konferensi
              video dari Jakarta, Kamis.

              "Regulasi  ini  menginstruksikan  kepada  24  kementerian  dan  lembaga  pemerintah  non-
              kementerian (K/L), para gubernur, bupati dan wali kota sesuai tugas, fungsi dan kewenangan
              masing-masing," kata Wapres.

              Inpres tersebut, lanjut Wapres, juga memberi arahan kepada kepala daerah untuk melakukan
              optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek kepada masyarakat pekerja swasta.

              "Khususnya,  meningkatkan  perlindungan  pekerja  non-ASN  (aparatur  sipil  negara)  dengan
              menyiapkan anggaran serta regulasi yang mendukung pelaksanaannya," tambahnya.

              Selanjutnya,  pemerintah  melalui  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  juga  telah
              menerbitkan  Permendagri  Nomor  27  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran
              Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

              "Salah satu isi dalam regulasi itu adalah mengatur penganggaran Jamsostek untuk perlindungan
              para pekerja non-ASN, penyelenggara pemilu, pekerja rentan hingga pekerja di BUMD (Badan
              Usaha Milik Daerah) se-Indonesia," jelasnya.

              Dengan terbitnya Inpres dan Permendagri tersebut, Wapres berharap seluruh kepala daerah
              berperan penting dalam mendorong perlindungan seluruh pekerja di K/L dan pemerintah daerah.

              "Saya  berharap  dengan  hadirnya  peraturan-peraturan  dan  kebijakan  ini,  kita  memiliki  dasar
              untuk semakin optimal dalam mendorong perlindungan menyeluruh bagi para pekerja," katanya.

              Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan berbagai program bantuan
              sosial  diluncurkan  pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  mempertahankan
              keberlangsungan ekonomi nasional.

              "Salah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah yang telah diluncurkan pada 2020 dan kemudian
              dilanjutkan di 2021 ini dengan menggunakan basis data BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ida.































                                                           171
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177