Page 197 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021
P. 197
Judul Wapres : Pemerintah dukung jaminan sosial untuk lindungi pekerja
Nama Media jogja.antaranews.com
Newstrend Anugerah Paritrana Tahun 2020
Halaman/URL https://jogja.antaranews.com/berita/505509/wapres--pemerintah-
dukung-jaminan-sosial-untuk-lindungi-pekerja
Jurnalis Fransiska Ninditya
Tanggal 2021-09-09 14:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah mendukung jaminan sosial untuk
melindungi tenaga kerja dengan menerbitkan sejumlah kebijakan dan regulasi. Pertama ialah
Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan, kata Wapres saat menyerahkan Penghargaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan atau Anugerah Paritrana Tahun 2020 secara simbolis melalui konferensi video
dari Jakarta, Kamis.
WAPRES : PEMERINTAH DUKUNG JAMINAN SOSIAL UNTUK LINDUNGI PEKERJA
Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah mendukung jaminan sosial untuk
melindungi tenaga kerja dengan menerbitkan sejumlah kebijakan dan regulasi.
Pertama ialah Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kata Wapres saat menyerahkan Penghargaan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan atau Anugerah Paritrana Tahun 2020 secara simbolis melalui konferensi
video dari Jakarta, Kamis.
"Regulasi ini menginstruksikan kepada 24 kementerian dan lembaga pemerintah non-
kementerian (K/L), para gubernur, bupati dan wali kota sesuai tugas, fungsi dan kewenangan
masing-masing," kata Wapres dari kediaman resmi wapres Jakarta, Kamis.
Inpres tersebut, lanjut Wapres, juga memberi arahan kepada kepala daerah untuk melakukan
optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek kepada masyarakat pekerja swasta.
"Khususnya, meningkatkan perlindungan pekerja non-ASN (aparatur sipil negara) dengan
menyiapkan anggaran serta regulasi yang mendukung pelaksanaannya," tambahnya.
Selanjutnya, kata Wapres, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga
telah menerbitkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.
196
