Page 198 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021
P. 198
"Salah satu isi dalam regulasi itu adalah mengatur penganggaran Jamsostek untuk perlindungan
para pekerja non-ASN, penyelenggara pemilu, pekerja rentan hingga pekerja di BUMD (Badan
Usaha Milik Daerah) se-Indonesia," jelas Wapres.
Dengan terbitnya Inpres dan Permendagri tersebut, Wapres berharap seluruh kepala daerah
berperan penting dalam mendorong perlindungan seluruh pekerja di K/L dan pemerintah daerah.
"Saya berharap dengan hadirnya peraturan-peraturan dan kebijakan ini, kita memiliki dasar
untuk semakin optimal dalam mendorong perlindungan menyeluruh bagi para pekerja," katanya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan berbagai program bantuan
sosial diluncurkan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan
keberlangsungan ekonomi nasional.
"Salah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah yang telah diluncurkan pada 2020 dan kemudian
dilanjutkan di 2021 ini dengan menggunakan basis data BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ida.
197
