Page 241 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021
P. 241

Judul               Menguji Komponen Kenaikan UMP untuk 2022 dalam Rezim UU Cipta
                                    Kerja
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20210909/12/1440133/menguji-
                                    komponen-kenaikan-ump-untuk-2022-dalam-rezim-uu-cipta-kerja
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-09-09 12:47:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Penentuan  upah  minimum  memasuki  rezim  baru.  Pasca  ditetapkannya  Undang-Undang  No.
              11/2021 tentang Cipta Kerja, pemerintah telah menetapkan formulasi baru mengatur besaran
              upah yang berlaku mulai 2022 mendatang. Formulasi baru komponen upah minimum provinsi
              (UMP) itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan. Kebijakan ini
              membuat  upah  sangat  bergantung  kepada  kondisi  perekonomian  dan  ketenagakerjaan.
              Terutama terkait daya beli, median upah, dan tingkat penyerapan tenaga kerja.



              MENGUJI KOMPONEN KENAIKAN UMP UNTUK 2022 DALAM REZIM UU CIPTA KERJA

              Penentuan  upah  minimum  memasuki  rezim  baru.  Pasca  ditetapkannya  Undang-Undang  No.
              11/2021 tentang Cipta Kerja, pemerintah telah menetapkan formulasi baru mengatur besaran
              upah yang berlaku mulai 2022 mendatang.

              Formulasi  baru  komponen  upah  minimum  provinsi  (UMP)  itu  tertuang  dalam  Peraturan
              Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan. Kebijakan ini membuat upah sangat bergantung
              kepada kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan. Terutama terkait daya beli, median upah,
              dan tingkat penyerapan tenaga kerja.

              Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Anwar Sanusi menyebutkan
              data  yang  akan  digunakan  untuk  menetapkan  besaran  komponen  upah berasal  dari  instansi
              resmi.

              “Semua data itu kita peroleh dari lembaga yang memiliki kewenangan,” katanya kepada Bisnis,
              Rabu (8/9).

              Pemerintah  sendiri  memperkirakan  ekonomi  Indonesia  hingga  akhir  2021  nanti  diperkirakan
              tumbuh dalam rentang 3,7 sampai 4,5 persen. Komponen terbesar dari formulasi penetapan
              upah minumum terbaru adalah perbedaan tingkat konsumsi di setiap daerah.



                                                           240
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246